JAKARTA – Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ImamHaryono mengatakan, pihaknya mendorong pembangunan kawasan industri ke kawasan Indonesia timur. Tujuannya untuk membuat persebaran pembangunan dan pertumbuhan industri di Indonesia lebih merata.
Imam menuturkan, pada 2013, kontribusi sektor industri di pulau Jawa tercatat sebesar 72% terhadap total penambahan nilai sektor nonmigas nasional. Adapun kontribusi industri luar Jawa baru sekitar 28%. Angka ituditargetkan meningkat menjadi 40% dalam beberapa tahun mendatang.
“Target itu bisa tercapai melalui perluasan dan pembangunan industri baru ke luar pulau Jawa. Ekspansi-ekspansi kita dorong ke luar pulau Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia. Demikian juga untuk industriindustri baru. Tujuan utama kami adalah mencari solusi untuk mendorong percepatan penyebaran industri ke seluruh Indonesia,” kata Imam di Jakarta, belum lama ini.
Untuk itu, lanjut dia, Kemenperin menargetkan 36 kawasan industri baru dibangun hingga 2035. Lokasinya berada di Yogyakar ta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 32 kawasan telah memiliki dokumen perencanaan.
“Dalam lima tahun ini, kami targetkan empat kawasan baru sudah dibangun. Sebenarnya, kalau mengacu target dalam visi misi Nawa Cita Jokowi-JK, targer itu bisa diwujudkan. Tapi, kita pakai target moderat, sedangkan Nawa Cita itu bisa dibilang optimis,” kata Imam.
Dia menambahkan, mendorong percepatan pemba ngunan kawasan industri ke Timur Indonesia membutuhkan sejumlah insentif fiskal, nonfiskal, dan administratif.
“Insentif fiskal bisa berupa perlakuan khusus untuk investasi kawasan industri dan investasi industri di luar pulau Jawa, khususnya kawasan Timur. Jangan seperti sekarang, berlaku sama di Jakarta dan Maluku. Untuk nonfiskalnya, kami akan bekerja sama supaya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan pasokan air dan energi terjamin. Sebab, sebenarnya, insentif fiskal itu hanya desert, sedangkan main coursenya nonfiskal,” kata Imam.
Kemudahan administrasi dan perizinan, lanjut Imam, akan diberikan bagi investasi ke luar pulau Jawa.
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintahmemacu pembangunan daerah dimulai dari wilayah terluar agar persebaran ekonomi bisa lebih jauh berkembang.
“Pemerintah harus mengaktifkan lagi pembangunan kawasan perbatasan karena wilayah ini merupakan beranda negara kita. Aksesnya harus mudah, tidak seper ti sekarang yang infrastrukturnya masih minim,” kata Plt Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan James Budiono. (eme)
Investor Daily, Kamis 25 September 2014, hal. 7
