JAKARTA – Pemerintah mem inta PT Newmont Nusa Tenggara mengkaji pembangunan pa brik pengolahan (smelter) sendiri, di luar kerja sama dengan PT Freeport Indonesia.
Dirjen Mineral dan Batubara Ke menterian ESDMR Sukhyar di sela rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (15/9) mengatakan, pemerintah tidak ingin Newmont bergantung smelter pada Freeport.
“Kami melihat kalau Newmont bergantung pada Freepor t, se mentara kuota sepenuhnya diam bil Freeport, maka akan menjadi masalah bagi Newmont,” katanya seperti dikutipAntara.
Ia mengakui, Newmont sudah melakukan kajian pembangunan smelter dan hasilnya tidak ekono mis. Pemerintah, lanjutnya, juga sudah memutuskan Newmont me numpang smelter Freeport karena kendala keekonomian tersebut.
“Namun, kami minta Newmont mengkaji lagi kemungkinan mem bangun dengan mencari mitra lain di luar Freeport,” katanya.
Dalamnota kesepahaman (MoU) renegosiasi kontrak karya, lanjut nya, juga disebutkan Newmont akan bekerja sama dengan pihak lain termasuk Freeport.
Apalagi, lanjutnya, Newmont berencana melanjutkan investasi diElang Dodo, sehingga perlu ke pastian keberlanjutan pasokan ke smelter. “Sekarang teknologi sema kin maju, sehingga Newmont bisa mengkaji lagi apakah ekonomis ka laumembangun ‘smelter’,” katanya.
Pada 3 September 2014, pemerin tah dan Newmont menandatangani nota kesepahaman (MoU) poinpoin renegosiasi kontrak pertam bangan Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat.
Salah satu klausul MoU adalah Newmont akan memakai smelter yang dibangun Freepor t. NNT menandatangani Kontrak Kar ya Generasi IV yang pada 2 Desember 1986.
Sebanyak 56% sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Par tner ship BV yang dikuasai Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan. Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8%, PT Multi Daerah Bersaing 24%, dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2%. (es)
Investor Daily, Selasa 16 September 2014, hal. 9
