JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah siap mempercepat proses renegosiasi kontrak pertambangan dengan perusahaan pemilik kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Sebanyak 50 renegosiasi kontrak siap dituntaskan maksimal akhir bulan ini.”Ada 40-50 nota kesepahaman renegosiasi yang dipercepat maksimal tuntas sampai akhir bulan ini. Kontrak yang perlu diamandemen harus gerak cepat,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo seusai Rapat Pimpinan Eselon I dan II Kementerian ESDM, Kamis (11/9), di Jakarta.
Rapat itu dipimpin langsung Pelaksana Tugas Menteri ESDM yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Melalui Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, per 9 September 2014 Chairul Tanjung diangkat menggantikan Jero Wacik. Jero mengundurkan diri tiga hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 September 2014.
Di sektor minyak bumi dan gas, Susilo mengungkapkan, percepatan juga dilakukan atas perizinan, penanganan proyek besar, dan perpanjangan kontrak. Proyek di sektor migas yang disebut masih banyak tertunda penyelesaiannya antara lain Tangguh Train III, East Natuna, dan IDD Chevron. Hal itu juga ditargetkan tuntas pada akhir bulan ini.
”Sekarang permen (peraturan menteri) ESDM terkait pedoman perpanjangan kontrak akan selesai sebentar lagi. Dengan permen ESDM tersebut dapat menangani perpanjangan kontrak KKKS (kontraktor kontrak kerja sama), termasuk Blok Mahakam, Exxon, dan lainnya. Targetnya, permen ESDM tersebut selesai akhir bulan ini,” tambahnya.
Di sektor kelistrikan, Susilo juga menyatakan, pihaknya siap mempercepat proyek listrik yang terganggu. Direktur jenderal di bidang itu diminta membuat terobosan agar tak terjadi krisis listrik di sejumlah daerah.
Chairul menyatakan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mendapat tugas menyelesaikan kontrak pengelolaan blok migas yang segera berakhir masa berlakunya.
Meski hanya pejabat pelaksana tugas, Chairul menegaskan bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk menandatangani dan membuat keputusan terkait dengan sektor ESDM. Ia berharap, renegosiasi itu tuntas sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.
”Kalau bisa selesaikan, itu baik. Namun, kalau tidak bisa selesai, setidaknya memberikan landasan bagi pemerintah yang akan datang,” ujarnya.
Chairul mengakui, dengan merangkap sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, posisinya di ESDM tidak bisa penuh waktu. Ia pun membahas mekanisme kerja itu dengan jajaran eselon I dan II Kementerian ESDM. Tugas sehari-hari kementerian diberikan secara langsung tanggung jawabnya di bawah Susilo Siswoutomo selaku Wakil Menteri ESDM. Ia akan berkoordinasi langsung dengan deputi bidang ESDM dari kantor Menko Perekonomian yang akan ditempatkan di Kementerian ESDM.
Angkat harkat martabatDalam rapat pimpinan, Chairul mengaku berkenalan secara langsung dengan jajaran pimpinan di Kementerian ESDM. Ia memberikan arahan terkait upaya perbaikan di lingkungan kementerian yang dihantam sejumlah kasus terkait suap dan dugaan korupsi berturut-turut.
”Tugas saya pertama mengembalikan harkat martabat dan semangat di Kementerian ESDM untuk bangkit dari keterpurukan dan menatap masa depan lebih baik,” ujarnya.
Chairul menyatakan, tidak mudah untuk langsung bangkit dari rasa keterpurukan di kementerian itu. Namun, ia menyatakan siap memasang badan di belakang jajaran Kementerian ESDM jika jajaran Kementerian ESDM berubah dan komitmen perbaikan dilakukan dengan sepenuh hati.
”Saya dapat komitmen pejabat ESDM untuk siap berubah. Mereka siap menarik garis tegas dari masa lalu dengan masa datang,” ujarnya. (BEN)
Kompas 12092014 Hal. 18