JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan, PT Hutama Karya (Persero) yang mengerjakan proyek jalan tol Trans-Sumatera. Pembangunan di setiap ruas jalan tol tersebut menggunakan pola bangun-jual sehingga dana yang sudah dipakai untuk membangun satu ruas tertentu dapat digunakan untuk membangun ruas yang lain.
Keputusan menugaskan perusahaan badan usaha milik negara itu ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9). Rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dihadiri Wakil Presiden Boediono, tiga menteri koordinator, dan sejumlah menteri yang memimpin kementerian teknis di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Dalam jumpa pers, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan, dari beberapa ruas yang direncanakan, ada dua ruas yang diprioritaskan, yakni Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya.
”Setelah selesai dibangun, lalu dijual. Supaya uangnya bisa dipakai untuk membangun ruas lainnya. Hak pengusahaan jalan tol mencapai 40 tahun,” katanya.
Chairul menambahkan, pemerintah memberikan alternatif pendanaan seluas-luasnya kepada Hutama Karya. Keleluasaan itu antara lain Hutama Karya bisa menerbitkan obligasi dan mengambil pinjaman multilateral.
Waduk Jatigede
Rapat kabinet terbatas kemarin juga memutuskan, pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pencairan uang ganti rugi Waduk Jatigede, Jawa Barat. Dengan perpres itu, Gubernur Jawa Barat dapat segera memindahkan penduduk yang belum bersedia meninggalkan daerah genangan.
Djoko Kirmanto menuturkan, pembangunan Waduk Jatigede, waduk terbesar kedua setelah Jatiluhur, sudah lebih dari 99 persen. ”Akhir tahun ini, kami ingin ditutup supaya terisi air,” ujarnya. (ATO)
Kompas 12092014 Hal. 17
