Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak tetap meminta kontraktor kontrak kerja sama membayar pajak bumi dan bangunan sejak masa eksplorasi sampai dengan ada revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2010.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2010 yang mengatur pajak bumi dan bangunan (PBB) migas tidak akan selesai dalam waktu dekat.
Peraturan Terkait: Inpres No. 2/2012
Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis 11 September 2014.
