Jakarta – Setelah bertahun-tahun diusulkan para pelaku perkapalan, pemerintah akhirnya melakukan harmonisasi kebijakan perpajakan terhadap industri galangan kapal.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan BKF dan Kementerian Perindustrian tengah melakukan verifikasi dan kajian menyeluruh terkait dengan insentif atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penyerahan kapal dan bea masuk komponen kapal.
Sumber: Bisnis Indonesia, Selasa 09 September 2014.
