JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah untuk menurunkan bea keluar (BK) minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO) menjadi 5%. Itu dilakukan guna mengimbangi langkah Malaysia yang menghapus pajak ekspor selama dua bulan ke depan, yakni September dan Oktober, guna mendongkrak ekspor CPO.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Permendag No 50/M-DAG/ PER/8/2014 telah menetapkan BK CPO untuk September sebesar 9% atau turun dari Agustus 2014 yang sebesar 10,5%. Penurunan BK CPO dilakukan sejalan turunnya harga referensi CPO di pasar internasional sehingga harga patokan ekspor (HPE) juga turun. HPE CPO untuk September 2014 ditetapkan US$ 739 per ton atau turun 6,9% dari bulan sebelumnya US$ 794 per ton.
Ketua Bidang Advokasi dan HukumGapki Tungkot Sipayung mengatakan, Malaysia memberikan kelonggaran ekspor karena tidak ingin kehilangan pasar. Apalagi saat ini stok CPO di dalam negeri Malaysia cukup tinggi. Kondisi ini memang akan menurunkan harga di pasar internasional, namun Malaysia tetap bisamenikmati devisa dengan meningkatnya ekspor. “Inilah hebatnya Malaysia, pembebasan pajak itu akan meningkatkan daya saing CPOMalaysia, pasar akan memilih ataumembeli CPOnegara itu. Kalau Indonesia tidak mengimbanginya dengan menurunkan BK, Indonesia akan kalah saing dan ekspor nasional bisa merosot, pasar ekspor Indonesia akan tergerus,” kata dia kepadaInvestor Dailydi Jakarta, Senin (8/9).
Tungkot mengatakan, pemerintah per September 2014 memang telahmenurunkan BK CPO menjadi 9%, namun itu dilakukan lebih karena turunnya HPE bukan karena untuk mengimbangi langkahMalaysia. Pengusaha pun maklum sulit bagi pemerintah untuk mengikuti Malaysia dengan menghapus BK CPO. Namun mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap pasar ekspor CPO, pemerintah hendaknya mempertimbangkan langkah Malaysia tersebut. “Tentu tidak mungkin menurunkan BK menjadi 0%. Saat Malaysia masih mengenakan pajak 4,5%, Indonesia sudah kalah saing, bagaimana dengan saat ini 9%. Solusinya bisa dengan menurunkan BK menjadi 5%, itu masih bisa sedikit mengimbangi Malaysia,” ungkap dia.
Menurut Tungkot, pemerintah bisa menurunkan BK menjadi 5% untuk sementara waktu atau bukan secara permanen, paling tidak selama dua bulan seperti halnya langkah Malaysia. Bagaimanapun saat ini pasar ekspor CPO tengah lesu, di sisi lain pasar domestik hingga kini belum sepenuhnya mampumenampung produksi CPOnasional. “Penurunan BK bersifat fleksibel, hanya sementara hingga pasar stabil. Kebetulan saat ini program mandatori biodiesel di dalam negeri juga belumberjalan sepenuhnya, baik karena masalah harga maupun infrastruktur, sehingga pasar ekspor masih menjadi andalan,” ungkap Tungkot.
Dongkrak Ekspor
Seperti dilansirwww.bloomberg.com, menteri perkebunan dan komoditas Malaysia mengatakan, PemerintahMalaysia menghapus pajak ekspor CPO selama dua bulan ke depan untuk mengatasi menurunnya harga CPO di level terendah dalam lima tahun ini. Sebelumnya, Malaysia mengenakan pajak ekspor sebesar 5% untuk September 2014. “Penghapusan pajak ekspor itu diharapkan meningkatkan ekspor CPOMalaysia hingga 600 ribu ton dan membantu mempertahankan stok CPO Malaysia di posisi 1,6 juta ton hingga akhir tahun,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Godrej International Ltd Dorab Mistr y mengatakan, minyak sawit digunakan untuk makanan, deterjen, dan biofuel. Harga CPO pada Juli terus merosot karena besarnya pasokan minyak nabati di pasar global, termasuk pasokan kedelai oleh Amerika Serikat (AS) yang mencapai rekor baru. Pemerintah Malaysia sendiri masih mempertimbangkan apakah kebijakan penghapusan pajak ekspor tersebut akan diperpanjang seperti yang diminta industri CPO Malaysia atau malah sebaliknya.
Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia juga menyatakan, insentif pajak dalam bentuk penghapusan pajak ekspor tersebut adalah instrumen terbaik guna mempromosikan ekspor CPO Malaysia dan untukmengurangi stok CPO di dalamnegeri Malaysia. Tanpa itu, stok CPOMalaysia akan melonjak menjadi 2,2 juta ton pada akhir tahun ini.
Investor Daily, Selasa 9 September 2014, hal. 7
