JAKARTA, KOMPAS — Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) gagal memeratakan pembangunan ekonomi di Tanah Air. Investasi yang terjadi masih terpusat pada pusat pertumbuhan ekonomi klasik, sementara tidak ada perubahan berarti di kawasan timur Indonesia serta 183 kabupaten dan kota tertinggal di Indonesia.”MP3EI gagal menciptakan pemerataan. Gini rasio naik. Artinya, ketimpangan makin lebar. Tidak saja antardaerah, tetapi juga antargolongan. Penyebabnya, MP3EI fokus pada percepatan, bukan pada perluasan,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mudradjad Kuncoro saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa (2/9).
Konsep dasar MP3EI adalah menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Faktanya, menurut Mudradjad, justru kontradiktif.
Di Jawa, misalnya, realisasi peletakan batu pertama proyek MP3EI masih terkonsentrasi di sepanjang kawasan pantai utara Jawa yang selama ini memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Adapun realisasi investasi di kawasan pantai selatan Jawa yang miskin justru minimalis.
Hal sama terjadi di Sumatera. Investasi terpusat di kawasan pantai timur yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara kawasan pantai barat yang tertinggal tak banyak tersentuh.
”Bicara percepatan, yang mestinya dipercepat pembangunannya adalah kawasan timur Indonesia. Namun, nyatanya kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa dan Sumatera,” kata Mudradjad.
Bergantung pada JokowiMP3EI, lanjut Mudradjad, tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, nasib MP3EI sepenuhnya bergantung pada presiden terpilih Joko Widodo. ”Yang jelas, ketimpangan ekonomi melebar, baik ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan antar-golongan ekonomi. Ini pekerjaan besar Jokowi,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan, MP3EI selama tiga tahun terakhir tidak banyak memberikan hasil. Hal yang tampak adalah peletakan batu pertama pada sejumlah proyek.
”Tidak banyak yang jalan. Bagaimana bilang berhasil kalau yang jalan sedikit. Hanya rapat-rapat terus. Departemen dan pemda tidak tertarik menjalankannya. Namun, begitu implementasi, seperti pembebasan tanah, tidak jalan. Ini karena pemerintah tidak fokus, tidak ada komitmen,” kata Sofjan.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto (Kompas, 8/8), mengakui, sampai saat ini kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa. Namun, menurut dia, hal itu bukan berarti MP3EI gagal.
Proyek MP3EI, sebagaimana proyek investasi lainnya, memerlukan proses pembangunan sekitar tiga tahun sejak mengantongi izin tetap. Dengan demikian, sumbangannya terhadap PDB selama kurun waktu itu masih minim.(LAS)
Kompas 03092014 Hal. 17
Konsep dasar MP3EI adalah menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Faktanya, menurut Mudradjad, justru kontradiktif.
Di Jawa, misalnya, realisasi peletakan batu pertama proyek MP3EI masih terkonsentrasi di sepanjang kawasan pantai utara Jawa yang selama ini memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Adapun realisasi investasi di kawasan pantai selatan Jawa yang miskin justru minimalis.
Hal sama terjadi di Sumatera. Investasi terpusat di kawasan pantai timur yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara kawasan pantai barat yang tertinggal tak banyak tersentuh.
”Bicara percepatan, yang mestinya dipercepat pembangunannya adalah kawasan timur Indonesia. Namun, nyatanya kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa dan Sumatera,” kata Mudradjad.
Bergantung pada JokowiMP3EI, lanjut Mudradjad, tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, nasib MP3EI sepenuhnya bergantung pada presiden terpilih Joko Widodo. ”Yang jelas, ketimpangan ekonomi melebar, baik ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan antar-golongan ekonomi. Ini pekerjaan besar Jokowi,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan, MP3EI selama tiga tahun terakhir tidak banyak memberikan hasil. Hal yang tampak adalah peletakan batu pertama pada sejumlah proyek.
”Tidak banyak yang jalan. Bagaimana bilang berhasil kalau yang jalan sedikit. Hanya rapat-rapat terus. Departemen dan pemda tidak tertarik menjalankannya. Namun, begitu implementasi, seperti pembebasan tanah, tidak jalan. Ini karena pemerintah tidak fokus, tidak ada komitmen,” kata Sofjan.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto (Kompas, 8/8), mengakui, sampai saat ini kegiatan ekonomi masih terpusat di Jawa. Namun, menurut dia, hal itu bukan berarti MP3EI gagal.
Proyek MP3EI, sebagaimana proyek investasi lainnya, memerlukan proses pembangunan sekitar tiga tahun sejak mengantongi izin tetap. Dengan demikian, sumbangannya terhadap PDB selama kurun waktu itu masih minim.(LAS)
Kompas 03092014 Hal. 17
