JAKARTA – Konsep tol laut akan berhasil jika diselaraskan dengan konsep Pendulum Nusantara yang digagas oleh Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Selain itu, penerapan konsep yang diusung pasangan Presiden/ Wakil Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla itu membutuhkan kerja sama dari berbagai instansi agar berjalan efektif.
“Dalam pandangan Kadin, tol laut perlu dilakukan harmonisasi supaya tiga konsep tadi bisa dipersatukan agar program bisa terlaksana dengan efektif. Ini untukmengatasi persoalan konektivitas yang banyak sekali. Kita tahu pengembangan daerah industri sedang dipercepat, sehingga tol laut juga harus segera berjalan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Daerah/BULOG KamarDagangdan Industri (Kadin) Indonesia Natsir Mansyur, di Jakarta, Rabu (27/8).
Natsir menjelaskan, konsep tol laut mam pu menaikkan daya saing ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Tol lautmerupakan jaringan rute kapal laut berkapasitas 3.000 twenty foot equivalent units (TEUs) yang bergerak secara rutindari AcehhinggaPapua. Halituharusdidukungdenganpengembangan beberapapelabuhanmenjadi pelabuhanutama dan modern, seperti Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong (Papua).
Natsir juga menyebutkan kunci utama kesuksesan tol laut adalah berkembangnya pelayaran jarak dekat (shor t sea ship ping) sebagai pengangkut logistik ke pelabuhan besar. Short sea shipping akan menghubungkan wilayah kepulauanmelalui jalur pelayaran antarpelabuhan utama dan pengumpan.
Dia menambahkan, pengadaan kapal untukshort sea shippingbelumdapat dipenuhi seluruhnya dari industri perkapalan dalam negeri, sehingga sebagian perlu diimpor. Pemerintah mendatang perlu memberikan dukungan berupa insentif pengadaan atau pembuatan kapal short sea shipping.
“Isu strategis penunjangshort sea shipping Indonesia ada tiga, yakni pertama, peran ser ta lembaga keuangan bank dan nonbank. Isu kedua adalah insentif pajak dalam industri pelayaran atau perkapalan, dan ketiga, kon trak jangka panjang dari off taker,” papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pe ngembangan Ekonomi Kadin Ina Primiana mengatakan, saat ini permasalahan uta ma logistik nasional adalah buruknya infrastruktur konektivitas. Permasalahan lain adalah buruknya pelayanan pelabuhan, minimnya alternatif moda transportasi, dan pembangunan yang tidak merata.
“Fasilitas pelabuhan kita masih kalah de ngan negara lain. Kedalaman kolam rata-rata pelabuhan di Indonesia adalah 6-12 meter, sementara Singapura, Malaysia atau Hong Kong memiliki kedalaman kolam 16 meter. Buruknya pelayanan di pelabuhan juga membuat biaya tidak efisien,” kata Ina.
Untuk membenahi permasalahan yang ada saat ini, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah menentukan terlebih dulu alur pelayaran. Selain itu, pembenahan infrastruktur pelabuhan sangat mendesak, karena produktivitas pelabuhan makin me nurun. (lrd)
Investor Daily, Kamis 28 Agustus 2014, Hal. 6
