JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, subsidi bahan bakar minyak yang besar menjadi kunci persoalan perekonomian Indonesia. Subsidi yang mencapai Rp 400 triliun dinilai terlalu besar dan tidak tepat sasaran.
”Siapa yang diuntungkan dari kebijakan subsidi itu? Rp 400 triliun itu sangat besar dan seharusnya uang tersebut bisa dialokasikan untuk pos lain yang lebih bermanfaat, seperti infrastruktur dan logistik. Subsidi BBM sekarang ini hanya menguntungkan penyelundup,” kata Suryo, Kamis (21/8), di Jakarta.
Soal defisit neraca perdagangan karena besarnya impor, menurut Suryo, hal itu bisa diatasi jika subsidi BBM yang besar itu dialokasikan ke daerah-daerah. Uang tersebut diberikan sebagai insentif kepada provinsi untuk menghasilkan produk-produk yang selama ini diimpor.
”Untuk memproduksi jagung atau gula, misalnya. Beri saja sekitar Rp 5 triliun kepada provinsi penghasil produk tersebut. Sudah pasti mereka akan bersemangat menghasilkan produk itu. Jadi, kita tidak perlu impor lagi,” kata Suryo.
Insentif yang sama bisa diberikan untuk mendorong perbaikan infrastruktur di daerah. Di sisi lain, realokasi juga harus diawasi.
Dorong ekspor
Pada semester II tahun 2014, Kementerian Perdagangan berupaya menggenjot ekspor. Pada semester I-2014, realisasi ekspor baru 88,8 miliar dollar AS. Angka itu masih di bawah target ekspor tahun ini yang sebesar 190 miliar dollar AS.
”Pada semester ini ada usaha pertambangan yang mendapatkan izin pendirian fasilitas pengolahan, termasuk Freeport. Dari usaha ini ditargetkan ada penambahan devisa ekspor 2 miliar dollar AS,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Rinciannya adalah 1,1 miliar dollar AS dari bauksit dan 900 juta dollar AS dari tembaga.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk mengambil langkah tegas terhadap permasalahan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM subsidi secara bertahap dinilai dapat menjadi strategi yang efektif untuk menghapus subsidi BBM.
Kompas 22082014 Hal. 18
