Usulan mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan mulai kembali digaungkan masyarakat sipil kepada Badan Legislasi atau Baleg Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, pimpinan Baleg berkukuh bahwa draf RUU Perampasan Aset masih harus dikaji ulang.
