JAKARTA – Pemerintah komit mengembangkan proyek pitalebar (broadband) nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam waktu dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pitalebar untuk pengembangan industri telekomunikasi di Tanah Air.
“Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional telah mempersiapkan rancangan dan sudah dievaluasi oleh kementerian terkait. Ini penting untuk perkembangan Indonesia ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung usai rapat koordinasi bersama di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/8).
Rapat koodinasi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta serta Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Ilham Akbar Habibie. Rapat ini untuk membahas dan menerima laporan terkait persiapan proyek pitalebar di Indonesia.
Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, berdasarkan himbauan Menko Perekonomian dibutuhkan koordinasi antar kementerian untuk mengembangkan program pitalebar di Indonesia. “Koordinasi antar kementerian harus ada terkait Indonesian broadband karena sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi, ini himbauan Menko,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah merancang pitalebar nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk mengimplementasikan rancangan pitalebar Indonesia (RPI) tersebut, Bappenas lalu mengidentifikasi enam program unggulan dan lima sektor prioritas dengan kebutuhan dana sebesar Rp 278,09 triliun.
Pitalebar dalam dokumen RIP 2014-2019 didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung serta memiliki kemampuan mengirim suara, gambar, dan data dalam satu waktu. Dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak.
Untuk proyek unggulan yang terdiri dari Palapa Ring, Jaringan dan Pusat Data Pemerintah, Pengembangan SDM dan Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) nasional dengan kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp 150, 77 triliun. Sedangkan sektor pemerintah terdiri dari e-Pemerintah, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, e-Pengadaan dengan kebutuhan dana sekitar Rp 127, 326 triliun.
Penyusunan RPI 2014-2019 dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasikasi dan Informatika, Mastel, dan Kadin Indonesia. “Pemanfaatan akses internet kerkecepatan tinggi melalui pengembangan pita lebar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan daya saing bangsa sehingga bisa mempercepat transformasi ekonomi,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna di Jakarta, belum lama ini.
Jaringan Utama
Tifatul menuturkan, perbedaan geografis dan demografis mengakibatkan Pulau Jawa lebih unggul dari sisi infrastruktur jaringan. Sementara daerah timur Indonesia jaringan infrastrukturnya terbatas. Peningkatan kualitas jaringan diakuinya tidak mudah karena wilayah yang harus dijangkau sangat luas sehingga perlu strategi dan terobosan dari pemerintah.
“Dalam hal ini range jaringan sudah mencapai 95% dari Sabang – Merauke sudah bisa jaringan telekomunikasi. 91,7% kabupaten kota sudah 3G,” kata Tifatul.
Jaringan utama yang disebut Palapa Ring kini sudah 50% menghubungan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. “Saat ini jaringan ditarik ke Manado dan Ternate,”katanya.
Terkait skema pendanaan melalui penggunaan dana Universal Service Obligation(USO) untuk pemerataan infratruktur. Pembangunan jaringan seluler diserahkan ke operator, karena lebih menguntungkan secara komersial. Karena itu, dana USO diberikan kepada operator yang ditugaskan untuk membangun per kawasan.
Seperti diketahui, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengatakan, pentingnya percepatan proyek Palapa Ring di Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara dan Papua sepanjang 2.270 kilometer. Proyek ini membutuhkan investasi sekitar US$ 69 juta. Hal ini untuk mengatasi disparitas jaringan pita lebar (broadband) antara Indonesia Barat dan Timur. (c02)
Sumber: Investor Daily. 08-08-2014. hal: 20
