JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas belum juga menentukan langkah pengendalian bahan bakar bersubsidi agar tidak melampaui kuota 46 juta kiloliter pada akhir tahun. Saat ini BPH Migas masih mempelajari dan mengkaji upaya pengendalian tersebut.Langkah-langkah pengendalian itu antara lain berupa penghentian penjualan premium pada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di jalan tol dan pencabutan solar bersubsidi pada SPBU di wilayah Jakarta Pusat. Selain itu, diwacanakan pula pengurangan 10 persen premium dan 20 persen solar bersubsidi di semua SPBU.
Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendra Fadly di Jakarta, Kamis (24/7), mengatakan, upaya dan langkah pengendalian itu sedang dibahas dan dikaji. Intinya, perlu kebijakan khusus agar BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun.
Kuota BBM bersubsidi tahun ini berkurang 2 juta kiloliter (kl), dari 48 juta kl menjadi 46 juta kl. Jika tidak dikendalikan, kelangkaan BBM berpotensi terjadi.
”Kebijakan yang akan diterapkan masih kami kaji. Pengkajian tidak mudah karena menyangkut kepentingan masyarakat. Keputusan nantinya ada pada pimpinan BPH Migas. Kami akan mengeluarkan surat edaran setelah pembahasan itu rampung,” kata Hendra.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengemukakan rencana menghentikan pasokan premium di setiap SPBU di jalan tol. Sebagai gantinya, Pertamina akan menambah Pertamax. Pertamina baru akan menerapkan langkah itu jika sudah ada payung hukum dari BPH Migas.
Berdasarkan data Pertamina, terdapat 14 SPBU di Jalan Tol Jagorawi, Cikampek, dan Cipularang. Konsumsi premium setiap SPBU itu rata-rata 20.000 kl per hari. Melalui penghentian penjualan premium di SPBU
jalan tol, BBM bersubsidi yang dihemat mencapai 280.000 kl per hari.
Tunggu LebaranVice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengemukakan, saat ini Pertamina sedang fokus pada penyediaan BBM untuk arus mudik dan balik Lebaran. Langkah pengendalian BBM itu baru akan kami lakukan setelah Lebaran berakhir.
”Realisasi konsumsi BBM bersubsidi itu baru akan diketahui setelah Lebaran berakhir. Sisa kuotanya bisa menjadi dasar penentuan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi,” kata Ali.
Sekretaris BPH Migas Umi Asngadah mengatakan, BPH Migas membentuk posko memantau ketersediaan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran.
”Kami minta Pertamina menjamin pasokan BBM di jalur-jalur yang dilewati pemudik, terutama jalur pantura dan jalur selatan yang beberapa hari terakhir macet,” katanya (HEN)
Kompas 25072014 Hal. 20
