Di tengah polemik mengenai usulan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp1.700 triliun, otoritas fi skal justru menghapus fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sumbre: Bisnis Indonesia. Senin, 7 Juni 2021.
