Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengajukan sebanyak 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi UU PPP ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki UU Cipta Kerja atau omnibus law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.