TARGET NET ZERO EMISSIONP: Aral Janji Manis Transisi Energi

Pemerintah perlu mencari alternatif sumber pembiayaan untuk mengongkosi transisi energi, setelah sejumlah kerja sama yang telah diteken dengan lembaga internasional tidak kunjung memberikan kabar gembira.

DPR PERPANJANG WAKTU PEMBAHASAN: RUU EBET Diproyeksikan Rampung Juli 2023

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) diproyeksikan rampung pada Juli mendatang. Pembahasan dalam panitia kerja (panja) saat ini sedang merumuskan ulang redaksional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Gandeng Denmark, PLN Pacu Pengembangan EBT di Tanah Air

PT PLN (Persero) menggandeng Danish Energy Agency (DEA) untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang bersih, andal dan terjangkau di Tanah Air.

Kebutuhan Energi Primer PLN Eskpor Batu Bara Bisa Disetop Lagi

Pemerintah dipastikan akan menyetop ekspor batu bara perusahaan yang tidak dan belum memenuhi komitmen pemenuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligation sebesar 25% dari total produksinya dalam setahun.

Restrukturisasi PLN: Negara Tidak Boleh Terbebani

Pemerintah meminta langkah pembentukan holding dan subholding pada PT PLN (Persero) tidak membebani anggaran negara. Perbaikan kinerja harus menjadi fokus dari restrukturisasi yang dilakukan di perseroan.

Penerapan Pajak Karbon Tarif Listrik Tidak Terpengaruh

Penerapan pajak karbon pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dikelola oleh independent power producer dan PT PLN (Persero) diyakini tidak akan banyak memengaruhi tarif listrik ke masyarakat.

Pembangkit Listrik Asa Jawara PLTN GLobal

Negara-negara di kawasan Asia, khususnya Timur Tengah dan Asia Selatan menjadi jawara pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN global pada tahun lalu. Indonesia melirik pengembangan reaktor daya eksperimental berteknologi molten saltt reactor atau MSR.

RENCANA KEWAJIBAN BELI LISTRIK PLN BEBAN INDUSTRI AKAN BERTAMBAH

Pemerintah berencana mewajibkan industri yang memiliki pembangkit listrik mandiri berbasis batu bara di atas 3 MW untuk beralih menggunakan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun, kebijakan ini dinilai berisiko menambah beban industri dan berpotensi mengganggu kontrak pengadaan listrik pada kawasan industri.

PEMBENTUKAN HOLDING PLN PERBAIKAN KINERJA PERLU DIUTAMAKAN

Pembentukan holding dan sub-holding di PT PLN (Persero) diyakini bisa memperbaiki kinerja badan usaha milik negara itu dan mempercepat proses transformasi bisnisnya.

Jadi Motor Penggerka Ekonomi Menteri BUMN Dorong PLN Optimalkan Potensi Dalam Negeri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bertumpu pada kelistrikan. Oleh karena itu, peran PT PLN (Persero) sebagai motor pengerak perekonomian sangat penting.