DPR Desak Pembentukan Komite Publisher Rights
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendesak pemerintah dan Dewan Pers untuk segera membentuk komite independen sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres Publisher Rights). Kehadiran komite akan menjamin posisi perusahaan media pers yang lebih kuat dalam...
20 Agustus, Platform Digital Wajib Kerja Sama dengan Pers
Semua perusahaan platform digital, yang beroperasi dan menggunakan produk berita untuk keperluan komersial, wajib bekerja sama dengan perusahaan pers di Tanah Air mulai 20 Agustus 2024.
MENTERI PERDAGANGAN ZULKIFLI HASAN: Kesetaraan dalam Persaingan Berusaha
Model perdagangan melalui sistem elektronik di era banjirnya platform digital dan media sosial berkembang pesat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan platform digital untuk sarana perdagangan.
Pers Menanti Regulasi ”Publisher Rights”
Draf rancangan perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme telah diserahkan. Namun, regulasi ”publisher rights” belum juga rampung.
Mahfud: Pemerintah Susun Regulasi Hubungan Penerbit-Platform Digital
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah merumuskan dan menyusun regulasi yang mengatur hubungan antara penerbit dan platform digital.
INDUSTRI KREATIF: Pemanfaatan Platform Digital UMKM Kian Luas
Para pelaku UMKM di Jawa Barat terpantau mulai masif menggunakan paltform digital untuk menyasar konsumen pada masa pandemi Covid-19.