INSTRUMEN FISKAL PENGELOLA IKLIM: ‘OMON-OMON’ Pajak Karbon
Tiga tahun sudah pemerintah memiliki payung hukum untuk memulai pemajakan atas produk yang menghasilkan emisi karbon. Namun hingga detik ini, upaya taktis untuk menimbun penerimaan sekaligus mengelola risiko iklim itu tak kunjung terealisasi.
UU HPP Buka Ruang Penerapan Pajak Karbon
Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membuka ruang bagi Indonesia untuk menerapkan pajak karbon.
IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DITUNDA MOMENTUM PENGUSAHA KONSOLIDASI BISNIS
Kalangan pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi bisnis sejalan dengan keputusan pemerintah yang menunda implementasi pajak karbon.
Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon
Pemerintah menunda penerapan pajak karbon yang semula mau diberlakukan pada 1 April 2022, menjadi Juli 2022.
Menyongsong PenerapanPajak Karbon
Sesuai dengan Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, per 1 April 2022 akan efektif berlaku ketentuan pajak karbon (carbon tax).
PEREKONOMIAN ASIA PASIFIK PAJAK KARBON UNGKIT BIAYA EKSPOR
Berlakunya pajak karbon secara global, khususnya di Uni Eropa, dinilai akan berpengaruh terhadap biaya ekspor sejumlah negara di Asia Pasifi k, seperti China, India, dan Indonesia.