KONSENSUS PUNGUTAN DIGITAL RAMAI-RAMAI JAGA KEDAULATAN PAJAK
Konsensus global mengenai pajak digital mendapat ganjalan dari sejumlah negara berkembang yang terus memperjuangkan kedaulatan pajak. Hal ini makin meningkatkan ketidakpastian terkait dengan kesepakatan pajak atas transaksi elektronik.
PAJAK DIGITAL: Aturan Teknis Disusun
Otoritas fiskal tengah menyiapkan aturan teknis dari UU No. 2/2020, terutama yang terkait dengan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan digital yang mendapatkan keuntungan di Indonesia kendati tidak memiliki kehadiran fisik.
KETENTUAN PAJAK DIGITAL AMAZON SULUT PERDEBATAN
Asa konsensus global mengenai pemajakan atas ekonomi digital kembali surut setelah Amazon.com Inc. mencatatkan margin operasional yang sangat kecil. Kondisi ini kembali membuka perdebatan mengenai batasan margin operasional bagi perusahaan yang menjadi objek dari pajak digital.
PAJAK DIGITAL: Perhitungan PPh Harus Cermat
Direk-torat Jenderal Pajak diminta untuk menghitung secara cermat pajak penghasilan (PPh) yang akan diambil dari para pelaku usaha ekonomi digital.
KETIDAKPASTIAN KONSENSUS GLOBAL: GENTAR PUNGUT PAJAK DIGITAL
Pemerintah masih saja gentar menyiapkan skema pajak untuk ekonomi digital kendati telah memiliki payung hukum yang kuat. Sikap gayat itu tecermin dalam pasifnya Indonesia di berbagai forum internasional.
PAJAK DIGITAL: PELUANG KONSENSU KIAN LEBAR
Peluang mencapai konsensus pemungutan pajak digital secara global tahun ini terbuka setelah Amerika Serikat melakukan pembicaraan dengan Inggris dan Jerman mengenai penyelesaian sengketa pemajakan digital atas raksasa inernet asal Negeri Paman Sam.
POLEMIK PAJAK DIGITAL NEGOSIASI RI-AS ‘MENTAL’
Polemik mengenai pajak digital kembali menyeruak pascadirilisnya laporan United States Trade Representative (USTR). Hal ini menandai bahwa negosiasi yang dilakukan Indonesia belum membuahkan hasil.
ATURAN PAJAK DIGITAL: Negosiasi Gagal Tahun Ini
Negosiasi internasional tentang aturan pajak digital akan gagal diselesaikan sehingga meningkat risiko konflik perdagangan transatlantik dan pungutan tarif yang kontroversial terhadap raksasa teknologi global.
MAJU MUNDUR PAJAK DIGITAL
Rencana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) digital bakal tak berjalan mulus seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital yang telah berlaku efektif per 1 Juli 2020.
PEMAJAKAN DIGITAL: Pemerintah Belum Berani Bersikap
Bisnis, JAKARTA – Memasuki 2020, pemerintah masih belum memastikan langkah apa yang diterapkan dan revisi peraturan yang dibutuhkan dalam rangka memajaki penghasilan atas transaksi digital, terutama terkait dengan pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan.