Rekomendasi Pengusaha untuk Memperkuat UU PDP
Pemerintah Indonesia didorong untuk segera mengimpelementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dengan menerbitkan regulasi teknis dan membentuk lembaga PDP sebagai pelaksananya. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun menyodorkan dua rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat UU PDP.
PERUBAHAN ATURAN PENGUPAHAN: Rencana Bisnis Berisiko Bergeser
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa perubahan aturan pengupahan dan mundurnya penetapan upah minimum dapat mengganggu rencana bisnis perusahaan untuk setahun ke depan.
BELEID ANTI PENGHINDARAN PAJAK: Pengusaha Ingin Penegakan Hukum Sesuai Jalur
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pelaksanaan aturan terbaru soal kewajiban pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan tetap pada jalurnya, terutama ihwal pasal eskalasi penegakan hukum.
Pemerintah Terapkan Antidumping Tekstil
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan gelombang PHK di industri pengolahan, utamanya TPT, bakal terus berlanjut secara bertahap.
UPAH MINIMUM 2024: PP No.51/2023 Bisa Tumbuhkan Keyakinan Investor
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang di dalamnya sudah ditetapkan formula penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.