Uji Kemanfaatan Pidana Pajak Pasca-UU HPP
Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-undang, dan sekaligus merupakan reformasi perpajakan lanjutan dari sistem perpajakan Indonesia.
MAGNET KUAT TAX AMNESTY II
Program tax amnesty II atau Pengungkap-an Sukarela Wajib Pajak (PSWP), yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menda-pat dukungan deras dari para pengusaha.
IMPLEMENTASI UU HPP PAJAK KARBON PICU PUNGUTAN GANDA
Skema pajak karbon yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpotensi menimbulkan pungutan berganda pada masa mendatang, karena karakteristik emisi karbon yang juga termasuk ke dalam barang kena cukai.
Menagih Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketika UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)disahkan, semangat yang muncul adalah peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebab, perlindungan di UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), masih rendah sehingga fokus UU PPMI adalah memperbaiki dan meningkatkan perlindungan.
PENGESAHAN RUU HPP KALA PENGUSAHA DIMANJA PENGUASA
Kemarin, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Dengan pengesahan itu, seluruh substansi siap diimplementasikan setelah ditandatangani Kepala Negara.
Ketua DPD: UU Daerah Kepulauan Dongkrak Perekonomian
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan Undang-undang Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi.
Revisi UU Migas Harus Segera Dirampungkan
DPR RI dan pemerintah harus segera merampungkan revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penyelesaian perubahan regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri hulu migas nasional.
RUU ANTIMONOPOLI – PARLEMEN AS ‘MENGGIGIT’ APPLE
Apple Inc. kembali berada dalam impitan. Setelah terkekang oleh Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi yang diloloskan Pemerintah Korea Selatan pekan lalu, kini giliran Amerika Serikat yang berusaha ‘menggigit’ eksistensi raksasa teknologi tersebut.
Mastel dan idEA akan Kawal Pengesahan UU Data Pribadi
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berkolaborasi dalam penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dengan melindungi data pribadi konsumen.
UU Cipta Kerja: MK Diminta Tolak Uji Formil
Pemerintsh membantah penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.