KETENAGAKERJAAN: Kalangan Buruh Desak Penuntasan Revisi Aturan Pengupahan
Sejumlah organisasi buruh mendesak pemerintah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Keberadaannya dinilai urgen sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2024. Apalagi proses penetapannya makin dekat.
Kemenaker: UU Cipta Kerja Upaya Pemerintah Tekan Angka Pengangguran
Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia setelah sempat melonjak akibat pandemi Covid-19.
LEGISLASI KETENAGAKERJAAN: Tidak Bisa Terus Menerus Diperpanjang
Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020—2024, ada 259 rancangan undang-undang yang masuk dalam perencanaan baik yang diusulkan oleh DPR, DPD, pemerintah, maupun kombinasi antara lembaga-lembaga itu.
REGULASI PEKERJA: Pertaruhan di Akhir Jabatan
Dalam satu sesi diskusi, seorang pimpinan lembaga mengaku ‘dikerjai’ oleh satu perusahaan yang memalsukan data kepesertaan program jaminan sosial untuk pekerja. Hampir semua karyawan yang terdaftar dalam program itu, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
Memperburuk Iklim Usaha: Asosiasi Pengusaha Uji Materi Permenaker Nomor 18 ke MA
Asosiasi pengusaha akan mengajukan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA).
Kenaikan UMP 2023 Bisa di Bawah 10%
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 memang harus mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Akan tetapi, besaran kenaikannya tidak harus 10%, melainkan disesuaikan dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di masing-masing daerah.
Kenaikan UMP 2023 Dinilai Melanggar Putusan MK
Kalangan pengusaha memprots keras kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 maksimal 10%, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Ketenagakerjaan: Depenas Kaji Kenaikan Upah
Dewan Pengupahan Nasional menyatakan ada peluang penetapan upah minimum 2023 bakal sama atau bahkan naik dibandingkan dengan tahun ini mengacu infl asi dan pertumbuhan ekonomi 2022.
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN: ASA PAHLAWAN DEVISA
Pekerja migran Indonesia sejatinya memiliki sebutan pahlawan keerdekaan yang harus terjamin keamanannya, para pekerja yang mencari rizki di negeri orang itu juga berhak mendapatkan hal yang sama.
DAMPAK PANDEMI: NAKER BELUM PULIH SEPENUHNYA
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia belum pulih sepenuhnya seperti sebelum penyebaran virus Corona karena jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi masih cukup besar.