JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membidik investasi asing yang antara lain berasal dari Amerika Serikat. Investasi asing dibutuhkan untuk mendorong pemulihan ekonomi sehingga tidak hanya bergantung pada fiskal pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai dukungan fiskal dan moneter diluncurkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi sifatnya terbatas. Modal swasta dibutuhkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
”Pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada dukungan fiskal dan moneter, tetapi juga modal swasta,” kata Sri Mulyani dalam pertemuan investasi Amerika Serikat (AS) dan Indonesia 2020, Selasa (8/12/2020).
Salah satu modal swasta yang kini dibidik pemerintah berasal dari AS. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi asal AS menempati peringkat ke-8 dari total investasi yang masuk Indonesia. Investasi asal AS sepanjang Januari-September 2020 tercatat 480,1 miliar dollar AS dengan total 1.024 proyek.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia adalah lokasi investasi yang cocok bagi investor asal AS. Sebagai salah negara dengan populasi penduduk besar di dunia, Indonesia menawarkan keuntungan pasar domestik yang luas dan beragam. Keunggulan pasar akan diperkuat dengan berbagai aturan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Lin Neumann, Managing Director American Chamber of Commerce di Indonesia, mengatakan, perusahaan asal AS memainkan peran penting di Indonesia beberapa dekade terakhir. Namun, perannya terdisrupsi akibat pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan AS.
Sinyal positif perluasan kerja sama Indonesia-AS kembali muncul pasca-kunjungan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Gedung Putih, AS, November 2020. Indonesia juga memperoleh perpanjangan fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk melalui sistem tarif preferensial (GSP).
Baca juga: Wajah Baru AS Topang Investasi dan Perdagangan RI
”Baik Indonesia maupun Amerika Serikat telah mengalami gangguan besar-besaran akibat pandemi. Namun, kedua negara tetap melihat pentingnya sektor swasta dalam upaya mitigasi dan pemulihan,” kata Neumann.
Neumann menekankan, beberapa perusahaan AS ingin berbisnis di Indonesia dan tertarik dengan berbagai potensi yang ditawarkan. Mereka juga melihat upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk mengurangi hambatan perdagangan, melindungi inovasi, mendorong transparansi peraturan, dan meningkatkan reformasi struktural.
Proyek strategis
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan, prioritas investasi asing salah satunya di sektor infrastruktur. Pemerintah telah menyusun daftar proyek strategis nasional (PSN) yang terdiri atas 23 subsektor.
Subsektor infrastruktur yang membutuhkan modal, antara lain, terkait teknologi, perumahan, pengembangan kawasan wisata, jalan raya, zona ekonomi khusus, air bersih dan sanitasi, instalasi pengolahan air, energi, irigasi, pendidikan, dan pangan.
Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, dalam konferensi pers, Selasa, menambahkan, dari 201 proyek dan 10 program PSN yang ditargetkan tuntas tahun 2024, 11 proyek telah rampung selama pandemi dengan investasi Rp 135,2 triliun.
Baca juga: Pandemi Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur
Selain itu, ada 24 proyek senilai Rp 1.429 triliun yang sudah beroperasi sebagian, 102 proyek senilai Rp 1.752,2 triliun dalam tahap konstruksi, dan empat proyek dalam tahap transaksi senilai Rp 214,7 triliun. Ada pula 70 proyek yang sekarang masih dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp 1.285,7 triliun.
”Untuk 70 proyek ini kami harapkan pada 2024 sudah bisa naik kelas. Minimal sudah di tahap financial closing (pemenuhan pembiayaan), meskipun belum konstruksi,” kata Wahyu.
Proyek yang rampung selama pandemi, antara lain, pembangunan jalan tol dengan total panjang 1.309 kilometer, pembangunan 14 proyek bandara di 14 provinsi, proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur yang melayani 514 kabupaten/kota, serta pembangunan dua pelabuhan hub internasional pertama di Indonesia.
”Kami tetap akan mendorong ada penambahan proyek di tiga minggu terakhir tahun ini supaya ada 12 PSN yang bisa selesai di 2020,” katanya.
Terkait target PSN yang dapat diselesaikan di tahun 2021, Wahyu mengatakan, setelah mengkaji ulang daftar dan perkembangan status setiap proyek, pemerintah merevisi target penyelesaian dari 38 proyek menjadi 34 proyek. ”Salah satunya bendungan yang masih membutuhkan sertifikasi layak fungsi tidak bisa didapat sampai Desember 2021 sehingga mungkin harus bergeser ke 2022,” katanya.
KOMPAS, RABU 09 Desember 2020 Halaman 9.
