JAKARTA, KOMPAS — Meskipun anggaran pembangunan infrastruktur banyak direalokasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan tetap menargetkan pembangunan wilayah perbatasan hingga 2024. BNPP menargetkan pembangunan kawasan pusat strategis nasional prioritas di tiga lokasi, yaitu Paluh Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimatan Barat; Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan Kota Jayapura, Papua. Namun, realisasinya sangat bergantung pada alokasi anggaran negara.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian BNPP 2020, Rabu (2/12/2020), mengatakan, saat ini BNPP sedang menunggu tahapan final Rencana Induk Perbatasan Negara yang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana Induk tersebut akan menjadi pedoman dalam pengelolaan perbatasan negara. BNPP akan mengoordinasi rencana aksi kegiatan setiap tahunnya.
Sejumlah program prioritas pembangunan itu adalah pembangunan pos batas lintas negara, pengembangan perekonomian, pariwisata, dan pembangunan fasilitas umum pendukung
Namun, pelaksanaannya akan dibahas melalui kesepakatan bersama di antara lembaga kementerian. Sejumlah program prioritas pembangunan itu adalah pembangunan pos batas lintas negara, pengembangan perekonomian, pariwisata, dan pembangunan fasilitas umum pendukung.
”Untuk program prioritas tahun anggaran 2021-2022, sudah ditetapkan pembangunan kawasan pusat kegiatan strategis nasional di tiga lokasi tersebut. Sekarang, tinggal menunggu instruksi presiden (inpres), semoga dapat disetujui sehingga dapat dikerjakan BNPP,” kata Suhajar.
Baca juga: Pelonggaran Perbatasan Singapura Belum Berpengaruh untuk Perekonomian Kepri
Selain Suhajar, narasumber lain dalam acara tersebut adalah Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UMKM Arif Rahman Hakim, Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dadang Rizki Ratman, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gunawan, serta Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiati.
Di kawasan pusat kegiatan strategis nasional itu, akan dibangun pos batas lintas negara. Selain itu, di wilayah perbatasan itu juga akan dibangun sentra ekonomi baru. Di sekitar lokasi akan dibangun pasar. Komoditas potensial, seperti produk pertanian ataupun kerajinan tangan, akan dikembangkan di wilayah tersebut. Jika memungkinkan, sektor pariwisata juga akan dikembangkan di kawasan tersebut. Seluruh kementerian dan lembaga, dibantu pemerintah daerah, diminta memetakan potensi yang mungkin digarap.
”Sentra ekonomi baru ini diharapkan mendatangkan kesejahteraan bagi warga di daerah tersebut,” terang Suhajar.
Seluruh kementerian dan lembaga, dibantu pemerintah daerah, diminta memetakan potensi yang mungkin digarap.
Di Atambua yang berbatasan dengan negara Timor Leste, misalnya, pemerintah dapat mengembangkan produk yang dapat diekspor. Berdasarkan data yang dihimpun BNPP, komoditas yang banyak diminati Timor Leste adalah mebel. Namun, kebutuhan itu banyak diimpor dari Jepara, Jawa Tengah, dan China. Jika memungkinkan, mebel bisa dikembangkan di daerah Atambua yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Baca juga: Segera Dibangun Kawasan Ekonomi Perbatasan RI-Timor Leste di Belu
Selain itu, potensi pengembangan peternakan sapi dan ayam juga menjanjikan. Produk ini nantinya bisa pula diekspor ke Timor Leste. Pemda dan kementerian terkait diminta mendalami potensi-potensi tersebut.
Adapun di daerah Paluh Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Menurut Suhajar, banyak warga negara Malaysia yang pada akhir pekan datang ke Sambas untuk melihat keindahan matahari terbenam. Jika dikelola dengan baik, daerah itu dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata baru.
Tantangan
Namun, tantangan yang harus dihadapi, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara, memang tidak mudah. Saat ini, Indonesia masih berperang melawan pandemi Covid-19 dan mengatasi dampak ekonominya. Anggaran negara pun hingga akhir tahun 2021 diperkirakan masih difokuskan untuk keperluan vaksin. Oleh karena itu, BNPP belum tahu apakah program itu akan dapat direalisasikan atau tidak. Namun, program itu sudah menjadi target capaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga 2024.
Pemerintah menargetkan untuk membangun 24 pos lintas batas negara di wilayah perbatasan hingga 2024. Dari 24 pos lintas batas negara itu, akan dibangun 18 pusat kegiatan strategis nasional.
Pemerintah menargetkan untuk membangun 24 pos lintas batas negara di wilayah perbatasan hingga 2024. Dari 24 pos lintas batas negara itu, akan dibangun 18 pusat kegiatan strategis nasional. Selain pembangunan infrastruktur, BNPP juga merencanakan sertifikasi pulau-pulau terluar di Indonesia. Sertifikasi pulau-pulau terluar penting agar wilayah tersebut tidak lepas dari Indonesia. Namun karena permasalahan relokasi anggaran ini, perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan akan dikaji ulang berkoordinasi dengan Bappenas.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, sejak tahun 2015-2020, pihaknya sudah membantu BNPP untuk perbaikan pasar tradisional di daerah perbatasan. Aktivitas perekonomian, seperti perbaikan lapak pedagang kaki lima, juga sudah dilakukan. Kementerian Koperasi dan UMKM akan membantu pemda setempat mengembangkan produk-produk UMKM yang potensial untuk dikembangkan.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dadang Rizki Ratman menambahkan, untuk mengembangkan destinasi wisata baru di daerah harus dilakukan analisis komprehensif mengenai ekosistem pariwisata yang ada. Daerah perbatasan tidak serta-merta bisa dibangun menjadi kawasan destinasi wisata baru jika tidak ada target pasarnya. Jika tidak dikaji secara komprehensif, dia khawatir daerah destinasi wisata baru itu tidak akan menarik wisatawan.
”Harus dilihat dulu ekosistemnya apakah mendukung untuk pengembangan pariwisata atau tidak. Contoh terbaik yang bisa menjadi patokan adalah Kepulauan Riau, yang sudah dapat memetakan ekosistem pariwisata di sana,” kata Dadang.
Daerah perbatasan tidak serta-merta bisa dibangun menjadi kawasan destinasi wisata baru jika tidak ada target pasarnya. Jika tidak dikaji secara komprehensif, dikhawatirkan daerah destinasi wisata baru itu tidak akan menarik wisatawan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gunawan menambahkan, Kementan sudah melaksanakan tugas untuk membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan. Pembangunan lumbung pangan itu dilakukan dengan memperbaiki saluran irigasi, pembangunan embung, dan pengembangan daerah pertanian rawa gambut. Apabila daerah tersebut memang berpotensi menjadi kawasan ekonomi baru, Kementan akan mendukung. Baik dari sisi pertanian maupun peternakan, jika memang berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor, Kementan siap mendukung.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiati menambahkan, salah satu arah kebijakan Kemendag adalah pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan, khususnya di daerah-daerah perbatasan dan daerah tertinggal atau terpencil. Pembangunan di daerah terpencil itu dilakukan dalam rangka percepatan ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, Kemendag akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor di wilayah perbatasan.
”Di Kemendag juga ada program pembangunan sarana perdagangan, yaitu pasar dan gudang nonsistem resi gudang, penyusunan regulasi perdagangan di wilayah perbatasan, serta workshop perdagangan di daerah perbatasan,” kata Frida.
KOMPAS, KAMIS 03 Desember 2020 Halaman 2.
