Hilangnya ketentuan batas minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat oleh maskapai dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berisiko melonggarkan kualitas pelayanan industri penerbangan nasional.
Sumber: Bisnis Indonesia. Senin, 12 Oktober 2020.
Pos-pos Terbaru
- KOMODITAS ENERGI: Aral Menantang Minyak Mentah 2 Mei 2025
- ANGKUTAN LAUT: Makassar New Port Bakal Jadi Pelabuhan Hub 2 Mei 2025
- INDUSTRI KELAPA SAWIT: Saatnya Indonesia Cari Pasar Baru 2 Mei 2025
- TATA KELOLA MINERAL: Menggeliatkan Kembali Penghiliran Bauksit 2 Mei 2025
- Pamor Batu Bara Kian Moncer 2 Mei 2025
- Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Dikecualikan untuk Pemerintah 30 April 2025
- PERUSAHAAN UNICORN: Ramalan Lanskap Startup Di Tengah Tekanan Bertubi 30 April 2025
- KONSEKUENSI REVISI UU BUMN: Menteri BUMN Konsultasi dengan KPK 30 April 2025
- REGULASI PLATFORM DIGITAL: Indonesia Siap Ikuti Uni Eropa 30 April 2025
- PANGGUNG BRICS: China Galang Perlawanan 30 April 2025
Arsip
Tag
Airport
Aviation
Banking & Finance
Batu Bara
Bisnis Indonesia
BUMN
Capital Markets
Commercial
COVID-19
Dampak Covid-19
Ekonomi
ekspor
ESDM
Fintech
Industry
Infrastructure
Infrastruktur
Investasi
Investment
Investor
IPO
Kendaraan listrik
Ketenagalistrikan (Power)
Migas
Mineral & Coal
Mining
Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
Natural Resource
Oil and Gas
OJK
Omnibus Law
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
P2P Lending
Pandemi Covid-19
Pemerintah
Penanaman Modal
Perbankan
Perpajakan
Pertamina
RUU
Telecommunications & IT
Tol Road
Transportation
UU
UU Cipta Kerja