JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya agar sektor transportasi mampu bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Para pelaku menghadapi tantangan berat, terutama terkait dengan keamanan pengguna dan kelangsungan bisnis. Segenap langkah mesti terukur agar kedua aspek terpenuhi.
”Saya pikir, kita tidak boleh terlalu optimistis dengan membuat prediksi yang terlalu dini atau langkah yang terlalu progresif, yang mengakibatkan kondisi kurang menguntungkan. Kita harus melakukan secara terukur,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam webinar ”Transportasi Publik dan Geliat Ekonomi pada Masa Pandemi” yang digelar Kompas bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan didukung PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Rabu (22/7/2020).
Budi mencontohkan situasi moda transportasi kereta api. Setiap pekan Kementerian Perhubungan duduk bersama pakar epidemologi untuk membahas okupansi yang dapat diizinkan di kereta rel listrik. ”(Ketentuan soal okupansi) Ini menentukan sekali sebab apabila salah mengambil keputusan, kita akan mengalami masalah,” katanya.
Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi, penerbangan merupakan salah satu industri yang terkena dampak sangat signifikan oleh pandemi Covid-19. ”Jika melihat statistik, sampai 19 Juli 2020, traffic kami turun sampai 55 persen dari normal,” katanya.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) U Saefudin Noer menyebutkan, kinerja operasional turun akibat pandemi, antara lain tecermin dari pembatalan kunjungan 117 kapal pesiar sampai Juni 2020. Kunjungan kapal petikemas luar negeri pun turun 15 persen, sementara arus penumpang turun 38 persen.
Baca juga: Industri Penerbangan Bersiap Hadapi Turbulensi Panjang
Akademisi ITS Surabaya, Saut Gurning, mengatakan, Covid-19 menimbulkan disrupsi di aspek pasokan dan permintaan. Selain kolaborasi, hal penting lain yang diperlukan adalah inovasi dan kelincahan agar usaha tetap bertahan.
Selain itu, percepatan proses perizinan diperlukan agar tidak memakan waktu dan biaya. Pemerintah juga perlu promosi, baik wisata maupun kargo, sehingga para pelaku angkutan udara, laut, udara, dan kereta api bisa mengambil manfaatnya.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya menyatakan, pemerintah mengambil langkah yang terukur. ”Kementerian Perhubungan punya peraturan menteri perhubungan yang diturunkan dalam surat edaran di tiap direktorat jenderal yang fokus pada protokol kesehatan,” katanya.
Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi menuturkan, sebagai salah satu perusahaan logistik, JNE merupakan konsumen transportasi publik. JNE membutuhkan moda untuk pengiriman barang. ”Dampak Covid-19 luar biasa. Namun, yang paling penting bagi kami adalah bagaimana JNE bisa membangun ekosistem agar para pelaku UMKM tidak terkena dampak langsung pandemi,” katanya.
Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemerintah ibarat memainkan gas dan rem. Jika dinilai berbahaya, remnya diinjak sehingga ekonomi pasti terganggu. Namun, saat memungkinkan, gas diinjak agar ekonomi menggelinding.
Baca juga: Kesehatan Ekonomi di Satu Kendali
KOMPAS, KAMIS, 23072020 Halaman 10.
