JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pemancangan tiang perdana ( groundbreaking) pembangunan infrastruktur Kereta Api (KA) Cepat ( high speed railway/ HSR) Jakarta-Bandung di Perkebunan Walini, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari ini (Kamis, 21/1). Rencananya, groundbreaking KA Cepat disaksikan Penasihat Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yong.
“Rencananya groundbreaking diadakan tanggal 21 Januari di KM 95 di Walini,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1).
Menurut Menhub, groundbreaking dilakukan seiring rampungnya sejumlah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang terdiri atas encana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan pingkungan (RPL). “Amdal, RKL, RPL itu harus terselesaikan semuanya. Presiden tidak boleh melakukan groundbreaking kalau semua peraturan itu belum terselesaikan dengan baik,” papar dia.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan Amdal yang diajukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah layak. Karena itu, kementerian sudah menerbitkan izin lingkungan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai US$ 5,5 miliar tersebut.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, penetapan izin lingkungan atas proyek patungan Indonesia Tiongkok itu sudah berlandaskan pada setiap regulasi yang ada dan memang layak untuk diterbitkan. Namun demikian, kata dia, pihaknya masih membuka ruang selama satu bulan ke depan untuk menerima masukan dari masyarakat, terutama yang terdampak pembangunan KA Cepat sepanjang lebih dari 140 kilometer (km) itu.
“Rapat Amdal pada 18 Januari sudahmencatat semuamasukan dan catatan teknis. Itu sudah dibahas dan diakomodasi kemudian pada rapat penilaian Amdal pada 19 Januari lalu. Semua hadir dan setuju kelayakannya. Jadi, izin lingkungan sudah selesai dan sudah diterbitkan. Namun, kami masih membuka ruang satu bulan untuk menerima masukan masyarakat,” kata dia di Jakarta, Rabu (20/1).
Selain itu, lanjut Menteri, izin lingkungan maupun Amdal bisa direvisi di kemudian hari ketika luas dan cakupan wilayah berubah. “Saat itu, hal-hal teknis yang merupakan kekurangan disempur nakan. Jika tidak ada perubahan ruang lingkup, cukup perubahan RPL dan RKL. Yang disebut Amdal terdiri atas tiga dokumen analisis dampak lingkungan (Andal), rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan,” jelas Siti.
Sementara itu, Siti mengungkapkan, untuk salinan izin lingkungan itu sudah diterima oleh dua kementerian terkait, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (20/1) sekitar pukul 16.00 WIB.
Sebelumnya Pemerintah Tiongkok optimistis pemasangan tiang pancang pertama kereta cepat Jakarta-Bandung terlaksana pada 21 Januari 2016 di Walini, Jawa Barat. Negeri Tirai Bambu juga meyakini pengoperasian proyek senilai US$ 5,5 miliar itu dimulai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yakni pada 2019.
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng menegaskan, pelaksanaan GB ini bukanlah soft launching (peresmian) yang bersifat simbolis saja. Menurutnya, GB tersebut merupakan permulaan pembangunan yang resmi karena semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China telah bekerja keras dalam tiga bulan terakhir untuk memenuhi semua persyaratan pembangunan.
“Rekan-rekan dari Indonesia memberi tahu kepada Tiongkok ini bukanlah soft launchingyang simbolis. BUMN Tiongkok dan Indonesia selama tiga bulan ini telah menyelesaikan berbagai sur vei dan desain sehingga telah mendapat izin bangun, trase, dan amdal pada akhirnya,” kata Xie Feng di Jakarta, Selasa (19/1).
Meskipun hingga berita ini ditulis belum ada kepastian diterbitkannya amdal yang positif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Xie Feng meyakini, sebelum pelaksanaan GB amdal itu sudah ada. Karena itu, izin pembangunan dari Kemenhub pun bisa keluar untuk pembangunan HSR sepanjang lebih dari 140 kilometer (km) itu.
Dia mengatakan, keyakinan pihak Tiongkok atas realisasi GB pada Kamis (21/1) didasarkan pula pada Pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian yang melimpah dan dukungan yang kuat pada proyek HSR ini. Menurut dia, Presiden Joko Widodo mendorong dan menginstr uksikan instansiinstansi terkait untuk bekerja cepat supaya memastikan GB proyek ini dilakukan secara lancar dan tepat waktu.
“Kami cukup melihat keberanian, tekad, dan tanggung jawab administrasi JokoWidodo untuk bekerja secara progresif membangkitkan ekonomi Indonesia. Kami mengagumi semangat Beliau yang selalu memenuhi janjinya dan berani memecahkan segala masalah,” terang dia.
Pelaksanaan GB di Walini yang rencananya pada 21 Januari 2016 itu, sambung Xie Feng, akan dihadiri oleh State Councilor Tiongkok Wang Yong yang memang memimpin delegasi Tiongkok berkunjung ke Indonesia. “Pak Wang Yong akan menghadiri peletakan batu pertama bersama Presiden Joko Widodo,” jelas Xie Feng.
Namun, Xie Feng pun mengakui, ada beberapa kendala dalam pembangunan HSR ini antara lain untuk pengadaan tanah, izin tenaga kerja, dan dampak lingkungannya yang bisa dikerjakan secara bertahap. “Pembangunan jalur kereta cepat ini dengan kualitas dan standar tinggi dalam hanya waktu tiga tahunmemang bukan hal yang mudah,” katanya.
Dia menegaskan bahwa aspek keselamatan dan keamanan HSR Jakarta-Bandung, yang teknologinya berasal dari Tiongkok itu, tetap terjagameskipun dikerjakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun. Hal itu pun dikonfirmasikan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Konstruksi
“Untuk konstruksi, setiap izin dan lainnya dikirim ke Pemerintah Indonesia, seperti Kemenhub. Mereka sangat profesional, dengan Menhub (Menteri Perhubungan) yang tegas. Itu juga yang membuat kami percaya diri (tepat waktu dan terjaminnya aspek keselamatan dan keamanan),” papar Xie Feng.
Sementara itu, dengan mengacu pada kajian yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB), Xie Feng menjelaskan, proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini diproyeksikan mengangkut rata-rata 44.000 penumpang per hari dengan taksiran awal harga tiket sebesar Rp 200.000 per penumpang. “Tapi, untuk harga tiket bisa dianalisis lebih dalam dengan memerhatikan beberapa komponen seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ungkap Xie Feng.
Investor Daily, Kamis 21 Januari 2016, Hal. 6
