DI tengah perdebatan perlu atau tidaknya Indonesia masuk ke kemitraan Trans Pacific Partnership (TPP), pemerintah berencana membentuk satuan khusus untuk mengkaji kesiapan tersebut. Tim itu akan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah.
“Kita akan membentuk tim antarkementerian membahas lebih dalam mengenai TPP.Bagaimana strateginya yang akan diusulkan kepada Presiden, bagaimana kemungkinan strategi yang bisa ditempuh,“ terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darwin Nasution seusai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, kemarin.
Pemba hasan mengenai TPP di akui pemerintah masih butuh waktu panjang. Namun, menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, pemerintah mesti tetap mempersiapkan sejumlah aspek sejak awal.
“Sehingga ketika nanti diputuskan, kita sudah siap, terutama produk-produk kita sudah punya daya saing kuat untuk masuk ke dalam standar yang mereka (negara lain) tetapkan,“ ujar dia.
Berdasar arahan Presiden sebelumnya, pemerintah diminta melakukan sejumlah kajian terlebih dulu untuk mengukur dampak-dampak yang mungkin timbul dengan masuknya Indonesia ke TPP. Dengan kata lain, perlu persiapan matang bagi Indonesia sebelum memastikan diri bergabung dengan kemitraan TPP.
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi mengatakan saat ini masih terdapat sejumlah aturan yang masih mengganjal rencana tersebut.
“Misalnya, kita ada legal gap, yaitu undang-undang mengenai state-owned company (BUMN) yang mengatakan bumi, laut, dan udara untuk kepentingan bangsa banyak masuk pengelolaan BUMN. TPP itu menginginkan walau ada BUMN, swasta mesti bisa ikut bersaing,“ ujar dia. (Jay/E-1)
Media Indonesia. 14 Januari 2016. hal: 18
