JAKARTA-Pengusaha penangkapan ikan bakal menyanggupi keinginan pemerintah untuk menyelidiki tunggakan pajak terhadap kapal ikan eks asing, tetapi menolak kewajiban pemulangan kapal ke negara asal setelah proses pencabutan perizinan atau deregistrasi.
Sumber: Bisnis Indonesia. Rabu, 13 Januari 2016.
