JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperkuat infrastruktur gas di Indonesia bagian timur dengan pembangunan depo gas di tiga lokasi. Pembangunan depo tersebut untuk mendukung percepatan program konversi minyak tanah ke gas. Pemerintah diminta memperhatikan pola pendistribusian elpiji 3 kilogram agar tidak disalahgunakan.
Tiga lokasi yang menjadi pembangunan depo gas tersebut adalah di Ambon, Provinsi Maluku, Kupang di Nusa Tenggara Timur, dan Jayapura di Papua. Pembangunan tiga depo tersebut dimulai tahun ini dan sudah dianggarkan dalam APBN 2016 sebesar Rp 887 miliar.
“Pembangunan depo tersebut untuk mendukung percepatan program konversi minyak tanah ke gas untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja, Selasa (12/1), di Jakarta.
Wiratmaja menambahkan, target pembangunan depo gas tersebut pada 2017. Apabila semua depo selesai dibangun, pemerintah selanjutnya akan menyiapkan pendistribusian tabung elpiji 3 kilogram yang masih disubsidi. Tahun lalu, pemerintah mendistribusikan 1,2 juta paket tabung elpiji 3 kilogram.
“Mengenai jumlah pendistribusian paket elpiji 3 kilogram nanti masih dalam proses penghitungan. Apabila angka penerima subsidi elpiji 3 kilogram sudah ada dan depo gas selesai dibangun, tabung gas 3 kilogram akan didistribusikan,” kata Wiratmaja.
Untuk tahun ini, lanjut Wiratmaja, alokasi subsidi elpiji 3 kilogram sebanyak 6,6 juta metrik ton. Pemerintah juga menjamin ketersediaan elpiji 3 kilogram masih cukup. Stok elpiji secara nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan selama hampir 18 hari.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, Komisi VII terus mendukung program percepatan konversi minyak tanah ke gas. Komisi VII siap menyetujui alokasi paket tabung elpiji 3 kilogram untuk pendistribusian di kawasan timur Indonesia.
“Tentu harus dikaji lagi mengenai angka atau jumlah penerima subsidi. Selain itu, persetujuan akan diberikan apabila pembangunan depo tersebut sudah rampung,” ujar Satya.
Selain elpiji 3 kilogram yang masih disubsidi, pemerintah juga menyalurkan minyak tanah bersubsidi tahun ini sebanyak 690.000 kiloliter. Selain itu, untuk jenis bahan bakar minyak, pemerintah memberikan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar. Adapun subsidi listrik ditetapkan Rp 38,39 triliun.
Distribusi tertutup
Sebelumnya, pemerintah sudah merencanakan model pendistribusian elpiji 3 kg di Batam pada 2015. Hanya, menurut Wiratmaja, uji coba tersebut belum dapat terlaksana. Pertimbangannya adalah masalah sosial dan politik di wilayah yang menjadi tempat uji coba tersebut.
“Masih ada kendala pada uji coba. Pertimbangannya masalah sosial dan politik dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Apakah sebaiknya dilakukan sebelum pilkada serentak atau sesudahnya masih belum bisa diputuskan,” katanya.
Wiratmaja mengatakan, pihaknya memiliki beberapa model pendistribusian elpiji 3 kg kepada masyarakat.
Model distribusi tersebut antara lain dengan memberikan subsidi langsung berupa uang kepada masyarakat yang berhak mendapat subsidi, menggunakan pemindaian sidik jari sebagai identitas pembeli yang berhak disubsidi, serta memakai kartu khusus yang bekerja sama dengan bank pemerintah.
Distribusi tertutup, menurut Satya, diyakini mampu mencegah penyalahgunaan elpiji 3 kg bersubsidi. Pasalnya, selama ini pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram lemah dan rawan diselewengkan. Masyarakat golongan mampu banyak yang memakai elpiji 3 kilogam yang notabene untuk masyarakat berdaya beli rendah. (APO)
Kompas 13012016 Hal. 19
