JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan panas bumi untuk listrik terganjal harga jual-beli listrik antara Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara. Untuk beberapa pembangkit, PLN membeli harga listrik lebih murah daripada harga yang ditawarkan.
Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 1-3 di Jawa Barat, Pertamina menawarkan harga jual listrik 7,43 sen dollar AS per kilowatt jam (KwH). Namun, PLN mengajukan harga 3,3 sen dollar AS per KwH. Harga itu adalah harga untuk kontrak per 1 Januari 2016.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan Menteri BUMN Rini Soemarno (dari kiri ke kanan) dalam acara Tatap Muka Presiden Joko Widodo dengan Mitra PLN yang telah menandatangani kontrak 17.000 MW bagian dari 35.000 MW sampai 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12). Dalam dialog itu rata-rata proyek pembangunan pembangkit listrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan selesai dibangun pada 2019.
“Pengembangan panas bumi untuk listrik membutuhkan dukungan berupa investasi berkelanjutan. Salah satunya, tercapainya harga jual-beli yang wajar sehingga pengembangan terus berjalan,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, Selasa (22/12), di Jakarta.
Kebuntuan itu juga terjadi untuk jual-beli listrik panas bumi dari PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Dari PLTP Lahendong 1-4, Pertamina menawarkan harga 11,11 sen dollar AS per KwH. Tawaran PLN 3,16 sen dollar AS per KwH untuk PLTP Lahendong 1 dan 2,69 sen dollar AS per KwH untuk PLTP Lahendong 2-3. Untuk PLTP Lahendong 4, tawaran harga PLN 5,34 sen dollar AS per KwH.
Pelaksana Tugas Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, negosiasi masih terus berlangsung dan dicari kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.
Terkait negosiasi harga itu, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, ia terus memantau dan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit agar diketahui berapa harga jual sebenarnya dari PLTP Pertamina.
Tanda tangan kontrak
Presiden Joko Widodo, saat bertatap muka dengan 150 mitra PLN yang telah menandatangani kontrak 17.000 MW, Selasa, mendorong investor mitra PLN yang terlibat dalam kontrak 17.000 MW, bagian dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, mempercepat pembangunan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Ia optimistis target itu bisa dipenuhi dengan menyelesaikan problem di lapangan. Target 35.000 MW bukan angka yang kecil.
“Saya tidak mau meleset, Alhamdulillah, sudah dilaporkan sampai akhir tahun ini sudah ketemu 17.300 MW. Sisanya sekitar 6 bulan atau 12 bulan tanda tangan lagi. Perkiraan saya, jika bisa lepas 10.000 MW, 35.000 MW bisa selesai,” kata Presiden yang mengecek satu per satu kesiapan investor, termasuk target waktu selesai. (APO/SON/NDY)
Kompas 23122015 Hal. 17
