JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendatangkan investor Tiongkok berinvestasi membangun pelabuhan di Sorong, Papua Barat; Bitung, Sulawesi Utara; Morowali, Sulawesi Tengah; dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi diperkirakan mencapai 4 miliar dollar AS.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Indonesia Sorong Port dan China North Bay Shatin Port, di Jakarta, Selasa (17/11).
Hadir dalam penandatanganan MOU itu di antaranya CEO Guangxi Beihai Port Zhengqi dan Presiden Direktur PT Galeri Indonesia Pratama George Gunawan sebagai mitra lokal.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengemukakan, kerja sama itu merupakan tindak lanjut kesepakatan Komite Pembangunan Tiongkok, China Guangzhou Nansha Development Zone Management Committe, dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membangun pelabuhan berkelas dunia di Indonesia.
Indonesia masih sangat memerlukan pelabuhan berstandar internasional untuk mendorong perekonomian nasional dan perwujudan poros maritim Indonesia. Pihaknya berharap dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan regulasi yang dibutuhkan.
“Kami swasta berinisiatif untuk investasi membangun pelabuhan, kawasan industri dan galangan kapal.
Kalau kita tidak kawal, momentum itu bisa diambil orang lain,” ujar Yugi.
Menurut George, tahap awal pengembangan pelabuhan umum dimulai di Sorong mencakup pengembangan kawasan industri, pembangkit listrik, pelabuhan dan industri pendukung. Pembangunan pelabuhan Sorong direncanakan tuntas dalam waktu tiga tahun dengan daya tampung kapal hingga 30.000 DWT. Kapasitas serupa juga akan dibangun untuk Pelabuhan Morowali dan Kendari.
Adapun pelabuhan umum di Bitung direncanakan berkapasitas 50.000 DWT dengan nilai investasi 1 miliar dollar AS. Biaya investasi bersumber dari modal internal perusahaan sebesar 25 persen, selebihnya 75 persen dari investor asing.
George menambahkan, nilai investasi pelabuhan di Sorong, Morowali, dan Kendari dengan kapasitas lebih kecil diharapkan bisa ditekan hingga di bawah 1 miliar dollar AS. Pihaknya berharap pemerintah memberikan keringanan persyaratan nilai investasi untuk pelabuhan umum yang berukuran kecil, di samping komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudahan perizinan. (LKT)
Kompas 18112015 Hal. 18
