KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Pre iden Joko Widodo mengatasi kendala struktural infrastruktur yang menghambat gairah investasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Iwan Dermawan Hanafi dalam focus group discussion (FGD), di Jakarta, kemarin, menyebutkan kendala struktural yang dimaksud yakni pengadaan lahan, peri zinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, koordinasi antarsektor, dan masalah korupsi.
“Saya minta pemerintahan Jokowi dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.“ Menurut Iwan, lambannya penyediaan infrastruktur yang memadai disebabkan pembangunan bergantung pada investasi swasta. Padahal, semestinya anggaran pemerintah yang berperan besar.
Iwan mengatakan menurut perkiraan Bank Dunia, seharusnya besaran investasi pemerintah untuk infrastruktur ialah 1% dari produk domestik bruto (PDB). Artinya, pemerin tah seharusnya menyediakan sekitar Rp908 triliun atau 1% dari PDB yang saat ini sekitar Rp9,080 triliun.
Namun, kenyataannya, lanjut Iwan, alokasi anggaran untuk infrastruktur hanya sebesar Rp169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp206 triliun dalam APBN 2014. “Akibatnya, investasi infrastruktur dalam 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan BUMN,“ cetusnya.
Pada kesempatan yang sama, Bank Dunia menyatakan siap menyokong dana pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk daerah tertinggal. “Kami tetap berkomitmen untuk menambah dana dan anggaran infrastruktur ke Indonesia,“ kata Transport Specialist Bank Dunia A Aldian saat ditemui seusai FGD.
Ia menyebutkan selama ini pihak Bank Dunia selalu mendukung pemerintah melalui kucuran dana yang termanifestasikan dalam bidang infrastruktur publik untuk pusat dan daerah. Itu melingkupi pembangunan jalan baru, pemeliharaan jalan, serta infrastruktur lainnya.(Ant/Mtvn/Dro/E-1)
Sumber: Media Indonesia. 24 Oktober 2014. hal: 17
