JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan membuka pintu lebar-lebar bagi investor yang mau membangun bandar udara dan pelabuhan baru. Strategi ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antardaerah demi memacu pertumbuhan pusat ekonomi baru.
Menteri Perhubungan ad interim Bambang Susantono mengatakan hal ini kepada Kompas, di Jakarta, Rabu (15/10). Sehari sebelumnya, Bambang mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meresmikan sejumlah bandara dan pelabuhan di Indonesia bagian timur yang dipusatkan di Kota Tual, Maluku.
”Kami membuat terobosan supaya pembangunan pelabuhan dan bandara bisa dipercepat. Tentu saja, strategi ini harus berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang baik,” kata Bambang.
Selama ini, pemerintah mengandalkan APBN dan utang luar negeri untuk membangun bandara dan pelabuhan. Keterbatasan ruang fiskal akibat subsidi yang terus meningkat membuat kemampuan pemerintah menambah bandara dan pelabuhan baru sangat rendah.
Langkah awal adalah memperkuat peranan syahbandar, administratur pelabuhan, dan administratur bandara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan. Pemerintah juga akan mendudukkan peran investor yang ingin membangun infrastruktur, baik dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun swasta.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengapresiasi terobosan Kemenhub. Pemerintah sebaiknya membiarkan swasta membangun bandara dan pelabuhan di daerah yang perekonomiannya sudah berkembang.
Menanggapi rencana PT Angkasa Transportindo Selaras (anak usaha Lion Group) mengelola Bandara Halim Perdana Kusuma, Bambang Susantono menyatakan, pemerintah menyambut baik jika ada pihak swasta yang ingin mengelola bandara. Namun, pengelolaan bandara harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Direktur Lion Group Edward Sirait mengatakan, Lion Group ingin menjadikan Bandara Halim sebagai etalase dan pintu gerbang Indonesia. Kapasitas bandara akan ditingkatkan dari 4 juta penumpang per tahun menjadi 11 juta per tahun. (HAM/ARN)
Kompas 16102014 Hal. 20
Menteri Perhubungan ad interim Bambang Susantono mengatakan hal ini kepada Kompas, di Jakarta, Rabu (15/10). Sehari sebelumnya, Bambang mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meresmikan sejumlah bandara dan pelabuhan di Indonesia bagian timur yang dipusatkan di Kota Tual, Maluku.
”Kami membuat terobosan supaya pembangunan pelabuhan dan bandara bisa dipercepat. Tentu saja, strategi ini harus berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang baik,” kata Bambang.
Selama ini, pemerintah mengandalkan APBN dan utang luar negeri untuk membangun bandara dan pelabuhan. Keterbatasan ruang fiskal akibat subsidi yang terus meningkat membuat kemampuan pemerintah menambah bandara dan pelabuhan baru sangat rendah.
Langkah awal adalah memperkuat peranan syahbandar, administratur pelabuhan, dan administratur bandara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan. Pemerintah juga akan mendudukkan peran investor yang ingin membangun infrastruktur, baik dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun swasta.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengapresiasi terobosan Kemenhub. Pemerintah sebaiknya membiarkan swasta membangun bandara dan pelabuhan di daerah yang perekonomiannya sudah berkembang.
Menanggapi rencana PT Angkasa Transportindo Selaras (anak usaha Lion Group) mengelola Bandara Halim Perdana Kusuma, Bambang Susantono menyatakan, pemerintah menyambut baik jika ada pihak swasta yang ingin mengelola bandara. Namun, pengelolaan bandara harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Direktur Lion Group Edward Sirait mengatakan, Lion Group ingin menjadikan Bandara Halim sebagai etalase dan pintu gerbang Indonesia. Kapasitas bandara akan ditingkatkan dari 4 juta penumpang per tahun menjadi 11 juta per tahun. (HAM/ARN)
Kompas 16102014 Hal. 20
