JAKARTA – Pemerintah menawarkan 12 proyek siap tender kepada pihak swasta dengan nilai investasi di atas Rp 50 triliun, antara lain proyek pembangunan air minum Pekanbaru Rp 2 triliun dan Monorel Jawa Barat Rp 20 triliun.
Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bastary Pandji Indera mengatakan, ke-12 proyek itu akan ditawarkan dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) yang digelar pada November 2014.
“Kemungkinan besar jumlah proyek akan bertambah sebelum November, karena pemerintahmasih menunggu konfirmasi dari peme rintah daerah,” kata Bastary dalam acara konferensi pers IIICE 2014 di Jakarta, Rabu (17/9).
Menurut dia kepala daerah adalah kunci dari keberhasilan sebuah proyek. Bila pembebasan lahan rampung 100%, proyek infrastruktur akan berjalan lancar.
IIICE 2014 yang digelar pada November 2014 itu akan mengusung tema membangun kemitraan dalam rangka mendorong perekonomian dan pertumbuhan sosial di seluruh provinsi.
“Adanya kegiatan ini secara tidak langsung meningkatkan iklim investasi terutama investasi asing di sektor infrastruktur,” kata Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Endang Aloysia.
Acara ini menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempromosikan sektor infrastruktur mereka sekaligus dapat berpatisipasi aktif dalam perencanaan investasi.
Menurut Endang, agar investasi berjalan lancar diperlukan sistem online pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). BKPM, kata dia, terus mendorong agar pemerintah daerah menerapkan PTSP.
“Infrastruktur adalah penarik investasi. Jika infrastrukturnya bagus, investasinya akanmeningkat,” ujarnya.
Dana Infrastruktur
Di tempat terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI Lukman Edy mengatakan, pembangunan infrastruktur yang layak di berbagai daerah di Tanah Air membutuhkan dana hingga sekitar Rp 3.000 triliun khusus untuk 2014.
“Anggaran infrastruktur pada 2014 besarnya Rp 600 triliun. Padahal untuk membangun infrastruktur yang ideal diperlukan Rp 3.000 triliun,” kata Lukman Edy seperti dikutipAntara.
Menurut dia, sebagai negara kepulauan yang luas dan keterbatasan dana pembangunan infrastruktur membuat sarana infrastruktur di Indonesia masih terbilangminimdan belum banyak yang memadai.
Dengan dana untuk infrastruktur yang idealnya sekitar 7% dari APBN, ia mengatakan perlu dicarikan terobosan untuk mendapatkan dana. Hal itu dapat dilakukan dengan inisiatif pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL) Angkatan 49 Boedhi Setiadjid menginginkan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan untuk infrastruktur.
“Anggaran subsidi BBM harus dialihkan ke sektor-sektor produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur transportasi,” kata Boedhi Setiadjid.
Menurut dia, IKAL merekomendasikan agar anggaran subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor pembangunan infrastr uktur hingga sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya.
Ia juga memperkirakan pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur akan dapat meningkatkan nilai investasi infrastruktur.
Peningkatan tersebut, lanjutnya, akan mengubah persentase nilai investasi infrastruktur di Indonesia dari yang kini baru sekitar 5% menjadi sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan nilai itu, kata Boedhi, Indonesia dapat mulai menyamai investasi infrastruktur di India dan Tiongkok. Ia mengingatkan infrastruktur transpor tasi Indonesia diantara negara-negara di kawasan Asean masih tertinggal, khususnya dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei.
Hasil pengembangan infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan produktivitas armada yang terkendala infrastruktur. (c02/mam)
Investor Daily, Kamis 18 September 2014, hal. 20
