Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara disetujui menjadi undang-undang pada 18 Februari 2025. Sementara pemerintah masih menyelaraskan usulan pengelolaan tambang ke perguruan tinggi dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk dibahas bersama legislatif.
