Kendati revisi Undang-Undang BUMN sudah disahkan, belum adanya aturan turunan yang mengatur operasional Badan Pengelola Investasi Danantara membuat struktur dan program organisasi ini masih abu-abu. Di luar itu, pemerintah yakin kehadiran entitas ini bisa mengurangi kebergantungan perusahaan negara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
