Besarnya sorotan soal dugaan pelanggaran pengadaan transportasi darat untuk pemasokan electric multiple unit dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sepertinya tak membuat pemerintah gusar. Bahkan, pemangku kebijakan terkesan lepas tangan dan melimpahkan tanggung jawab pada dua perusahaan yang tengah berkasus.
