Usulan pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2023 perubahan kedua disetujui DPR. Regulasi tersebut dibutuhkan agar Jakarta tidak disamakan dengan daerah lain setelah kekhususannya sebagai ibu kota negara dicabut.
