Pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan terancam molor mengingat pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM baru separuhnya. Pemerintah dan DPR didorong lebih cepat dan serius menuntaskannya tanpa mengesampingkan pendalaman isu-isu krusial di dalamnya.
