JAKARTA – Pemerintah Je pang memberikan bantuan pem biayaan pembangunan untuk 20 proyek infrastruktur senilai total US$ 2,06 miliar melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Adapun realisasi pinjamandari negeri Tirai Bambu itu sudah mencapai 64,11%, atau sekitar US$ 1,320 miliar hingga akhir semester I-2014. Adapun target penyerapan hingga akhir tahun sebesar 86,41% atau sekitar US$ 1,78 miliar.
Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pe kerjaan Umum Zevi Azzaino mengungkapkan, pinjaman dari Pemerintah Jepang ini tertinggi dibandingkan dengan negara dan lembaga luar negeri yang memberikan pinjaman untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.
“Jumlahnya terbesar ka rena memang proyek yang di biayainya juga terbanyak,” ujar dia di Jakarta, belum lama ini.
Porsi dari JICA ini mencapai 37,84% dari total nilai pinjaman luar negeri sesuai kesepakatan yang ditandatangai pemerintah Indonesia dan masuk dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai total pinjaman luar negeri pada tahun ini sebesar US$ 5,44miliar untuk 56 proyek infrastruktur.
Dia melanjutkan, porsi pin jaman terbesar selanjutnya berasal dari lembaga pem biayaan International Bank for Reconstruction and Deve lopment (IBRD) sebesar US$ 1,21 miliar untuk 10 proyek. Lembaga pembiayaan ini ber kontribusi sebesar 26,10% dari total pinjaman luar negeri.
Selanjutnya dari Asian De velopment Bank (ADB) sebesar US$ 560,57 juta, atau sekitar 10,29% dari total pinjaman untuk delapan proyek, dan diikuti oleh IslamicDevelopment Bank (IDB) sebesarUS$ 429 juta (7,88%), juga untuk delapan proyek.
“Pinjaman dari Tiongkok sebesar US$ 399,70 juta untuk empat proyek (7,34%), peme rintah Australia sebesar US$ 280,91 juta (5,16%), Pemerintah Korea sekitar US$ 158 juta (2,90%), dan Pemerintah Jerman US$ 101,97 juta (1,87%), dan ter akhir dari Spanyol sebesar US$ 33,80 juta (0,26%),” papar dia.
Menurut Zevi, progres pe nyerapan dana luar negeri itu hingga semester I-2014 ini antara lain di Ditjen Sumber Daya Air mencapai US$ 831,32 juta, atau 52,43% dari total alokasi dana. Adapun di Ditjen Bina Marga sebesar US$ 776,26 miliar atau 40,20% dari US$ 1,93 miliar, sedangkan di Ditjen Cipta Karya mencapai US$ 1,04 miliar atau 54,12% dari US$ 1,93 miliar.
“Hingga akhir tahun tidak seluruhnya terserap. Biasanya yang terserap sekitar 75-80%, karena ada proses administrasi yang mesti dijalani,” ujar dia.
Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Mursito mengatakan, dalam lima tahun terakhir nilai pinjaman luar negeri ji ka dibandingkan dengan pa gu anggaran kementerian se lalu berkurang tiap tahun. Pa da 2010, dana pinjaman luar negeri sebesar Rp 9,046 tri liun, atau 23,95% dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), lalu tur un menjadi sekitar Rp 7,74 triliun pada 2011, 13,60% dari DIPA, dan pada 2012 nilainya menjadi Rp 8,98 triliun, tapi itu hanya 10,7% dari total DIPA 2012.
“Selanjutnya, rasio pinjaman luar negeri dengan DIPA 2013 turun menjadi 9,84%, yakni Rp 8,18 triliun. Lalu pada tahun ini rasionya turun menjadi 8,58% dari pagu anggaran 2014 Rp 84,22 triliun,” ujar dia. (ean)
Investor Daily, Senin 11 Agustus 2014, hal. 6
