Belum rampungnya revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 membuat PT Pertamina (Persero) dan pemerintah belum bisa membatasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di tengah tingginya konsumsi produk tersebut.
Sumber: Bisnis Indonesia. Jumat, 1 Juli 2022.
