Cekaknya anggaran yang bisa diakses oleh pemerintah dalam membangun megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara memaksa pemangku kebijakan menyusun regulasi khusus yang melegalisasi penerbitan project financing Surat Utang Negara.
Sumber: Bisnis Indonesia. Jumat, 27 Mei 2022.
