Daerah yang memiliki peraturan daerah (perda) tentang Pesetujuan Bangunan Gedung masih terbatas, kendati telah didesak oleh pemerintah pusat untuk segera menerbitkan regulasi pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu.
Sumber: Bisnis Indonesia. Rabu, 13 April 2022.
