Intervensi belanja daerah oleh pemerintah pusat melalui ketentuan Undang-Undang tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP) mendapatkan beragam respons dari pemerintah daerah.
Sumber: Bisnis Indonesia. Rabu, 15 Desember 2021.
