Pada pengujung 2021, pemerintah pusat mengeluarkan aturan baru yang memberikan ruang untuk mengintervensi belanja daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program dari level pusat hingga daerah, sekaligus memperbaiki kualitas belanja di daerah.
Suumber: Bisnis Indonesia. Rabu, 15 Desember 2021.
