Pemerintah Akan Bentuk Badan Pengawas Publisher Rights
Pemerintah akan membentuk badan/lembaga pengawas untuk pelaksanaan Hak Cipta Jurnalistik/Penerbit (Publisher Rights) di Tanah Air yang diatur dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) Hak Cipta Jurnalistik yang rencananya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023. Tugas utama badan pengawas/pelaksana akan mengatur mekanisme kerja sama antara platform digital dan perusahaan media/pers di Indonesia.
Jokowi Segera Terbitkan Perpres Publisher Rights
Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Penerbit Media Massa (Publisher Rights). Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dewan Pers, asosiasi pers, dan pihak terkait lain secepatnya bertemu guna menuntaskan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam perpres tersebut.
Draf Perpres Publisher Rights Sudah di Tangan Presiden
Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Jurnalistik (Publisher Rights) yang disusun dan disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, Kemenkominfo masih menunggu respons dari Presiden apakah draf masih harus disempurnakan atau akan langsung disahkan menjadi perpres.
Aturan Rusun Buka Peluang Multitafsir
Aturan terkait rumah susun (rusun) dinilai kerap menimbulkan multitafsir sehingga menimbulkan konflik pengelolaan rusun. Di sisi lain, sosialisasi regulasi rusun dinilai masih terasa kurang.
DPR Uji Calon Ketua OJK, Mahendra dan Cyril
DPR hari ini melakukan fit and proper test terhadap dua calon ketua Dewan Komisioner (DK) OJK periode 2022-2027, yakni Mahendra Siregar dan Darwin Cyril Noerhadi. Uji kepatutan dan kelayakan akan dilanjutkan terhadap 12 calon anggota DK OJK yang lain, pada Rabu dan Kamis, 6-7 April 2022.
REGULASI HAK CIPTA JURNALISTIK: JOKOWI MEMBERI LAMPU HIJAU
Pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhan regulasi agar iklim industri pers nasional lebih kondusif guna menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Presiden Joko Widodo menawarkan regulasi hak cipta jurnalistik atau publisher rights untuk disahkan dalam bentuk Undang-Undang baru…
4 Fakta GOTO Gugat GoTo Rp 2 Triliun
Heboh perebutan nama merek kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, Gojek dan Tokopedia sampai harus digugat karena menggunakan nama GoTo pada perusahaan gabungannya.
Gugatan muncul dari sebuah perusahaan bernama PT Terbit Financial Technology yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 November. Gugatan soal hak atas merek ini memiliki nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN...
LITERASI DIGITAL DIMULAI DARI DESA: Presiden: Digitalisasi Berorientasi Indonesia-Sentris
Presiden Jokowi menegaskan, para pelaku industri jasa keuangan digital harus berorientasi Indonesia-sentris. Mereka harus membantu pemerintah mempercepat transformasi keuangan digital ke segenap penjuru Tanah Air, sehingga digitalisasi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa.
PENGUATAN MODAL BANK: TANTANGAN BESAR BANK DAERAH
Penguatan Modal masih menjadi tantangan bagi bank pembangunan daerah. Regulator memberi waktu bagi BPD memenuhi ketentuan Modal minimal hingga 3triliun sampai dengan 2024.
KEBIJAKAN BANK SENTRAL PROPERTI BEBANIPENYEHATAN EKONOMI
Melejitnya harga properti di mayoritas negara utama menjadi masalah baru bagi otoritas moneter dalam menentukan arah kebijakan stimulus penanganan pandemi Covid-19. Harga real estat yang melonjak memaksa bank sentral untuk segera mengakhiri intervensi yang hampir 2 tahun dilakukan.