UPAH MINIMUM 2025: Yassierli Janji Patuhi Regulasi Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan optimistis penetapan upah minimum 2025 akan diumumkan pada tahun ini sesuai peraturan perundang-undangan.

SEKTOR KETENAGAKERJAAN: Yassierli Kebut Regulasi Pengupahan baru

Kementerian Ketenagakerjaan tengah berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan regulasi pengupahan baru sebagai dasar penetapan upah minimum pada 2025.

Ajakan Prabowo Perlu Jaminan

Pemerinah harus membereskan segudang persoalan iklim investasi serta memastikan masuknya modal asing ditopang sector-sektor penyerap tenaga kerja yang besar.

KEBIJAKAN PENGUPAHAN: Sesuaikan dengan Putusan MK, Pemerintah Segera Keluarkan Aturan Baru UMP

Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan baru terkait penetapan upah minimum tahun 2025 pascaputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Isi peraturan menteri ketenagakerjaan teranyar itu akan menyesuaikan dengan hasil putusan MK mengenai pengaturan pengupahan.

KEBIJAKAN PENGUPAHAN 2025: Upah Minimum Tunggu Permenaker Baru

Pemerintah masih menunggu keluarnya peraturan menteri ketenagakerjaan yang mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut  pengupahan pada 2025.

MK Preteli UU Cipta Kerja

Selanjutnya MK meminta DPR dan pemerintah segera membuat UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Cipta Kerja.

Periode Berhitung Upah Minimum

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli agaknya tengah menjadi pusat perhatian kalangan pengusaha maupun pekerja. Alasannya, Menaker Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 adalah penentu upah minimum pada 2025.

PENCUCIAN UANG: Nilai Aset Kripto Jadi Barang Bukti

Aset kripto bisa digunakan sebagai alat bukti tindak pindana kejahatan dengan modus pencucian uang dan tindak pidana ekonomi lainnya.

Mengakhiri Anomali Realisasi Investasi

Target investasi sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Namun, realisasi investasi yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

JAMINAN KEMATIAN: Kemenaker Kaji Revisi Aturan

Regulasi terkait Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan disebut perlu segera direvisi demi menghindari potensi defisit aset JKM BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah memproyeksi rasio klaim JKM tembus 100% mulai 2026.