Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: jenis_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 133

Notice: Undefined index: intitusi in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 134

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 682 dari Pemerintahan



  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2024
  • Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pemerintah Pusat

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / 09-September / 2024
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 33 Tahun 2024
  • Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / 08-Agustus / 2024
  • Keputusan Presiden - Nomor 28 Tahun 2024
  • Tentang Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 10-Oktober / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 15 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / 02-Februari / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 136 Tahun 2024
  • Tentang Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik Untuk Kemakmuran Terkait Ketahanan Rantai Pasok)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 10-Oktober / 2024
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2023
  • Tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / September / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2023
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Mei / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 2023
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / 05-Mei / 2022
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 17 Tahun 2022
  • Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / 04-April / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / 06-Juni / 2022
  • Keputusan Presiden - Nomor 59 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 58 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Juni / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 16 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Atas Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Februari / 2021
  • Keputusan Presiden - Nomor 15 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Februari / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2021
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 04 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / 01-Januari / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2021
  • Peraturan Presiden - Nomor 02 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 2021
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020
  • Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019( COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / April / 2020
  • Peraturan Presiden - Nomor 90 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Air Services Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) Air Services Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / September / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2020
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 2020
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 57 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / September / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2019
  • Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 05-Mei / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 40 Tahun 2019
  • Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 05-Mei / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Oktober / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Agustus / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Agustus / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / April / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2019
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 03 Tahun 2019
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / 01-Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Peraturan Presiden - Nomor 76 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / 09-September / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 74 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Service Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican State)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / 09-September / 2018
  • Peraturan Presiden - Nomor 61 Tahun 2018
  • Tentang SUMPAH JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA STAF ANGKATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / 08-Agustus / 2018
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 32 Tahun 2018
  • Tentang TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of The Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 10-Oktober / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 10-Oktober / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defense)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand On Cooperation In The Field of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 09 / 05-Mei / 2018
  • Peraturan Menteri - Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Januari / 2017
  • Peraturan Presiden - Nomor 89 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / September / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 2017
  • Tentang TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2017
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 2017
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Desember / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2017
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2017
  • Instruksi Presiden - Nomor 07 Tahun 2017
  • Tentang Pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah

    • ~ Tanggal Penetapan : 1 / November / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Mei / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Peraturan Menteri - Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016
  • Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 6 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (memorandum Of Understanding (mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 36 Tahun 2016
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / April / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 27 Tahun 2016
  • Tentang PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Juni / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 2 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-operation In The Field Of Defence)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Oktober / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2016
  • Peraturan Presiden - Nomor 100 Tahun 2016
  • Tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / November / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 08 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 61 Tahun 2015
  • Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2015
  • Tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Oktober / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang

    • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Peraturan Presiden - Nomor 67 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Costa Rica On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passport)

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Juli / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 55 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Independent State Of Papua New Guenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And ServicePassports

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Juni / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 54 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of SouthEast Asean Nations And The People's Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa - bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / 06-Juni / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 28 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of SouthEast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan barang sari Persetujuan kerangka kerja Mengenai kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Agustus / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 176 Tahun 2014
  • Tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 4 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 173 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi (Memorandum Of understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Scientific and Technological Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Desember / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Pendududk Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 112 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Pendududk Berbasis Nomor Induk Kependududkan Secara Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 09 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Menegenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Menegenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Bolivarian Republic Of Venezuela On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 07 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Official, Or Service Passports

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 03 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official / Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2014
  • Peraturan Presiden - Nomor 73 Tahun 2013
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / November / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Spesific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nationa And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik Di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Mei / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 29 Tahun 2013
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG THE GOVERNMENTS OF THE PARTICIPATING MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON THE SECOND PILOT PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL SELF CERTIFICATION SYSTEM (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARPEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) PESERTA PADA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI KAWASAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / April / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 24 Tahun 2013
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK ITALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERALATAN, LOGISTIK DAN INDUSTRI PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 13 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerjasama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia da Pemerintah Republik Argentina

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 104 Tahun 2013
  • Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerjasama Sub Regional Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 03 Tahun 2013
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Januari / 2013
  • Peraturan Presiden - Nomor 99 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immmunities To The ASEAN Secretariat

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 98 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakistan)

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / November / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 96 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi Asean Untuk Bantuan Kemanusiaan Bagi Penanggulangan Bencana)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 94 Tahun 2012
  • Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia and The Government Of The Kingdom Of Thailand On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Service Passports)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Oktober / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 78 Tahun 2012
  • Tentang Penugasan Menteri Hukum dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala BKPM Sebagai Kuasa Hukum Presiden RI Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada Pemerintah Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / September / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 63 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Kingdom of Thailand (Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand)

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Juni / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 61 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Second Protocol to Amend The Goverment on Trade The Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Goverment of the Member Countries of the Assosiation of Southeast Asian Nations and Republic of Korea (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara - Negara Anggota Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 46 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Goverment og Republic of Indonesia and The Goverment of The Russian Federation on Military Technical Cooperation)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 21 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerjasama Menyeluruh Antara Republik Indonesia Di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya Di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership and Cooperation Between The Republic Of Indonesia Of The One Part, And The European Community And The Member States Of The Other Part)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2012
  • Tentang Pengesahan Agreement On The Privillages And Immunities Of The Association Of Southest Asian nations (Persetujuan Tentang keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Februari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 126 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Desember / 2012
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 102 Tahun 2012
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Desember / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 10 Tahun 2012
  • Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Januari / 2012
  • Peraturan Presiden - Nomor 95 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Islamic Republic of Pakistan on Visa Exeption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passport)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 89 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antar Parlemen Asean (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges and Immunities of The AIPA Secretariat in Jakarta)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Desember / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 81 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / November / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 75 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean - China Centre Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Oktober / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 67 Tahun 2011
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / September / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 44 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The Cooperation In The Peaceful Uses Of Atomic Energy)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 42 Tahun 2011
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Peaceful Uses Of Nuclear Energy)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Juli / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 31 Tahun 2011
  • Tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI SISTEM PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2011
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Maret / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2011
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Januari / 2011
  • Peraturan Presiden - Nomor 84 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Desember / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA(PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 56 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM RANGKA PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Agustus / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 45 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 40 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PE

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 35 Tahun 2010
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 20 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 19 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEENAM DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Maret / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 14 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO ENHANCE VOICE AND PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN SUARA DAN KEIKUTSERTAAN DALAM DANA MONETER NASIONAL ) DAN PROPOSAL AMANDMENT OF THE ATRICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (USULAN PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Februari / 2010
  • Keputusan Presiden - Nomor 10 Tahun 2010
  • Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KE LIMA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Januari / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 03 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN COMBATING TERORISME)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Januari / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 01 Tahun 2010
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJA SAMA DIBIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR FEACEFUL PURPOSE)

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Januari / 2010
  • Peraturan Presiden - Nomor 57 Tahun 2009
  • Tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAZAKHTSTAN, NEGARA REPUBLIK AZERBAIJAN, NEGARA KERAJAAN BAHRAIN, NEGARA KESULTANAN OMAN, NEGARA REPUBLIK MOZAMBIQUE, NEGARA REPUBLIK PANAMA, NEGARA REPUBLIK EKUADOR, NEGARA BOSNIA DAN HERZEGOVANIA, NEGARA REPUBLIK KROASIA, DAN PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TAWAU, MALAYSIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Desember / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 36 Tahun 2009
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Agustus / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 01 Tahun 2009
  • Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2009
  • Peraturan Presiden - Nomor 65 Tahun 2008
  • Tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on Establishing The Asean Korea Centre Between The Member Countries of The Association of Southeast Asean Nations and The Republic of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian Asean - Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Oktober / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 49 Tahun 2008
  • Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 32 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE ( PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN DARURAT )

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Mei / 2008
  • Peraturan Presiden - Nomor 17 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Februari / 2008
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2007
  • Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

    • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Juli / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 23 Tahun 2007
  • Tentang TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Juni / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 22 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Juni / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 16 Tahun 2007
  • Tentang GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / April / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 12 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Maret / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 11 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION AND THE REPUBLIC OF KOREA ( PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA )

    • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Maret / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 08 Tahun 2007
  • Tentang PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMEN ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQ

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Februari / 2007
  • Peraturan Presiden - Nomor 69 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC AND DEVELOPMENT COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGG

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juni / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 16 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DASAR SKEMA KERJASAMA INDUSTRI ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Mei / 2006
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / April / 2006
  • Peraturan Presiden - Nomor 72 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT ITS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIF

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / November / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 68 Tahun 2005
  • Tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 62 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 59 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

    • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Oktober / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 52 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / September / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 47 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juli / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 46 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Juli / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 44 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Juli / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 30 Tahun 2005
  • Tentang RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 15 / April / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 11 Tahun 2005
  • Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2004

    • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Januari / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2005
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Januari / 2005
  • Peraturan Presiden - Nomor 04 Tahun 2004
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2004
  • Peraturan Presiden - Nomor 02 Tahun 2004
  • Tentang PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 40 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 38 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PESAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2003
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANDI PROVINSI SUMATERA UTARA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BELITUNG, DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Keputusan Presiden - Nomor 78 Tahun 2002
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 14 / November / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG JAYA, KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / April / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / April / 2002
  • Keputusan Presiden - Nomor 125 Tahun 2001
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PELAYARAN NIAGA

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Desember / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2001
  • Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2001
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 2001
  • Tentang PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2001
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2001
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)

    • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Mei / 2001
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULUAN MENTAWAI

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BIREUN DAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 54 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 53 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN DAERAH KOTA BATAM

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 51 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BUOL, DAERAH KABUPATEN MAROWALI, DAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 47 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 46 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 45 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN DAERAH KOTA SORONG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABALITION ON FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE GAVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

    • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1998
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL

    • ~ Tanggal Penetapan : 23 / November / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1997
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

    • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1991
  • Tentang PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE OF COOPERATION IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI D

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Januari / 1991
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 60 Tahun 1990
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA GADING DAN PADEMANGAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA UTARA, KECAMATAN PALMERAH, KALIDERES DAN KEMBANGAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA BARAT, KECAMATAN DUREN SAWIT, MAKASAR, CIPAYUNG DAN CIRACAS DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR,

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1990
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / September / 1990
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 23 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Desember / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / Desember / 1988
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 1988
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 tahun 1987
  • Tentang PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 1987
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1987
  • Tentang PENGESAHAN "TREATY OF MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA"

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 1987
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 48 Tahun 1986
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN KE KOTA KAJEN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 13 / November / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 46 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DAN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Oktober / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 10 Tahun 1986
  • Tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Februari / 1986
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 02 Tahun 1986
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KE KOTA SOREANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

    • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Januari / 1986
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1984
  • Tentang PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)

    • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 1984
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1983
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG KE KOTA UNGARAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 02 / September / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 25 Tahun 1983
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BELOPA, KECAMATAN BUA, KECAMATAN WARA UTARA, KECAMATAN LAMASI, DAN KECAMATAN SUKAMAJU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

    • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 1983
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN CISOKA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG, KECAMATAN TAKOKAK, KECAMATAN TANGGEUNG, KECAMATAN AGRABINTA, KECAMATAN NARINGGUL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR, KECAMATAN SELAAWI, KECAMATAN LEUWIGOONG, KECAMATAN CIBALONG, KE

    • ~ Tanggal Penetapan : 26 / April / 1983
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1983
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DIATAS LAUT TERITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YA

    • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 1983
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 44 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PALUPUH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM, KECAMATAN PANTI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASAMAN DAN KECAMATAN BATANG ANAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 42 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TELUK SEGARA DAN KECAMATAN GADING CEMPAKA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

    • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 29 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI DARI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF KENDARI KE KECAMATAN UNA AHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI

    • ~ Tanggal Penetapan : 29 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 28 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN, KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI, KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN KECAMATAN BENOWO DI KOTAMADYA DAE

    • ~ Tanggal Penetapan : 20 / September / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 21 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG KE KECAMATAN MUNGKID DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Agustus / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU

    • ~ Tanggal Penetapan : 21 / April / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 07 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SONGGON DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI, KECAMATAN MEGALUH, KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO, KECAMATAN JOGOROTO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG, KECAMATAN TEMPURSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG, KECAMATAN NONGGUNONG, KECAMATAN TALANGO, DAN KECAMATAN GILIGENTING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMENEP DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

    • ~ Tanggal Penetapan : 07 / April / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 06 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR KE KECAMATAN CIBINONG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

    • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Maret / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 05 Tahun 1982
  • Tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI KE KOTA STABAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 1982
  • Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

    • ~ Tanggal Penetapan : 05 / November / 1980


Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Selanjutnya






HPRP Knowledge Management Dept. | Developed by Ozzan © 2016