Cari Regulasi

Jenis Peraturan :
Institusi :
Nomor :
Tahun :
Subyek Peraturan
Sub-Subyek Peraturan
Tentang :



Notice: Undefined index: intitusi in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 134

Notice: Undefined index: nomor_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 135

Notice: Undefined index: tahun_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 136

Notice: Undefined index: subyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 137

Notice: Undefined index: subsubyek_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 138

Notice: Undefined index: judul_regs in C:\dataintranet\htdocs\hpp-regulasi\detail-search.php on line 139

Total Jumlah Data Yang Ditemukan: 782 dari Undang-Undang



  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / 03-Maret / 2025
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2025
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / 02-Februari / 2025
  • Undang-Undang - Nomor 32 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2024
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2024
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / 01-Januari / 2024
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2023
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Mei / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2023
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2023
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 2023
  • Undang-Undang - Nomor 25 Tahun 2022
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / 09-September / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 24 Tahun 2022
  • Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / 09-September / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2022
  • Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 16 / 06-Juni / 2022
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Oktober / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2021
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Juli / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2021
  • Tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 7 / Mei / 2021
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2020
  • Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Oktober / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2020
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)

  • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 5 / Agustus / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2020
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Mei / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2020
  • Tentang Pengesahan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensiue Economic Pantnership Agreement)

  • ~ Tanggal Penetapan : 28 / Februari / 2020
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2020
  • Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Maret / 2020
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2019
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Oktober / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Agustus / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Agustus / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / April / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Maret / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Cooperation in the Field of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2019
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Januari / 2019
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of The Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 10-Oktober / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / 10-Oktober / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defense)

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / 08-Agustus / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2018
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / 06-Juni / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / 05-Mei / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2018
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand On Cooperation In The Field of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / 05-Mei / 2018
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2017
  • Tentang PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 22 / November / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2017
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / November / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2017
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 23 / Agustus / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenati Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economi Zone Boundary, 2014)

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Mei / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

  • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

  • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2017
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

  • ~ Tanggal Penetapan : 12 / Januari / 2017
  • Undang-Undang - Nomor 6 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (memorandum Of Understanding (mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 5 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (MoU) Between The Minstry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Minstry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 2 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-operation In The Field Of Defence)

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2016
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2016
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2016
  • Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Oktober / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2016
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Juli / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Maret / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2016
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2016
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / November / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 2015
  • Tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Oktober / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang Pencabutan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2015
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 06 / Agustus / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Mei / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2015
  • Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2015
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / Maret / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2015
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Februari / 2015
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

  • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Agustus / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2014
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Juli / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Maret / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Maret / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2014
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Maret / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2014
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2014
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Oktober / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2014
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2014
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

  • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2010
  • Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)

  • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Juni / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2010
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 2010
  • Undang-Undang - Nomor 03 Tahun 2010
  • Tentang PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Juni / 201-
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 42 Tahun 2009
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 14 / Oktober / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2009
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Maret / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2009
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Januari / 2009
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2008
  • Tentang PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / April / 2008
  • Undang-Undang - Nomor 44 Tahun 2007
  • Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 1 / November / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 44 Tahun 2007
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / November / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2007
  • Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • ~ Tanggal Penetapan : 30 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2007
  • Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / Juli / 2007
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2007
  • Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

  • ~ Tanggal Penetapan : 4 / Juni / 2007
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2006
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / April / 2006
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 19 / Oktober / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2005
  • Undang-Undang - Nomor 3 Tahun 2004
  • Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

  • ~ Tanggal Penetapan : 15 / Januari / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2004
  • Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Agustus / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 2004
  • Tentang PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

  • ~ Tanggal Penetapan : 13 / Agustus / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 2005
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Agustus / 2004
  • Undang-Undang - Nomor 40 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 38 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PESAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 18 / Desember / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 21 Tahun 2003
  • Tentang PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 18 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRI AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Juli / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2013
  • Tentang PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / April / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 2003
  • Tentang PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / April / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2003
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANDI PROVINSI SUMATERA UTARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT DAN BELITUNG, DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2003
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 2003
  • Undang-Undang - Nomor 26 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / Desember / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG JAYA, KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / April / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 2002
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 10 / April / 2002
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 2001
  • Tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)

  • ~ Tanggal Penetapan : 08 / Mei / 2001
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 37 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 36 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2000
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Desember / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 20 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 20 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 2000
  • Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 2000
  • Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • ~ Tanggal Penetapan : 2 / Agustus / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULUAN MENTAWAI

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BIREUN DAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 06 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 2000
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KOTA SORONG

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Juni / 2000
  • Undang-Undang - Nomor 54 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN SOROLANGUN, DAERAH KABUPATEN TEBO, DAERAH KABUPATEN MUARA JAMBI, DAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 53 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN, DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, DAERAH KABUPATEN SIAK, DAERAH KABUPATEN KARIMUN, DAERAH KABUPATEN NATUNA, DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN DAERAH KOTA BATAM

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 51 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN BUOL, DAERAH KABUPATEN MAROWALI, DAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 47 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, DAERAH KABUPATEN MALINAU, DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN DAERAH KOTA BONTANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 46 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA, DAERAH, DAERAH KABUPATEN PULAU BURU, DAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BAGIAN BARAT

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 45 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, DAERAH KABUPATEN PANIAI, DAERAH KABUPATEN MIMIKA, DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN DAERAH KOTA SORONG

  • ~ Tanggal Penetapan : 04 / Oktober / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 35 Tahun 1999
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Agustus / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 29 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Mei / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN THE ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABALITION ON FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1999
  • Tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / April / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1999
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE GAVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Januari / 1999
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1998
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL

  • ~ Tanggal Penetapan : 23 / November / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 05 Tahun 1998
  • Tentang PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

  • ~ Tanggal Penetapan : 28 / September / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 04 Tahun 1998
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / September / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1998
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 16 / Februari / 1998
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1997
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Mei / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1997
  • Tentang PENGESAHAN TREATY ON THE SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON FREE ZONE (TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA)

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / April / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1997
  • Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Maret / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1997
  • Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

  • ~ Tanggal Penetapan : 03 / Januari / 1997
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 198 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1994
  • Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

  • ~ Tanggal Penetapan : 9 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1994
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  • ~ Tanggal Penetapan : 09 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1994
  • Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • ~ Tanggal Penetapan : 11 / September / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1994
  • Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / November / 1994
  • Undang-Undang - Nomor 22 Tahun 1992
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 17 / September / 1992
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1991
  • Tentang PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE OF COOPERATION IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI D

  • ~ Tanggal Penetapan : 07 / Januari / 1991
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1988
  • Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • ~ Tanggal Penetapan : 01 / Maret / 1988
  • Undang-Undang - Nomor 02 Tahun 1987
  • Tentang PENGESAHAN "TREATY OF MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA"

  • ~ Tanggal Penetapan : 21 / Februari / 1987
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 1985
  • Tentang PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

  • ~ Tanggal Penetapan : 31 / Desember / 1985
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1985
  • Tentang PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION NAIROBI, 1982)

  • ~ Tanggal Penetapan : 22 / Oktober / 1985
  • Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 1985
  • Tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 02 / Oktober / 1985
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 1984
  • Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Oktober / 1984
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1984
  • Tentang PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)

  • ~ Tanggal Penetapan : 24 / Juli / 1984
  • Undang-Undang - Nomor 01 Tahun 1983
  • Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA DAN HAK-HAK MALAYSIA DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN NUSANTARA SERTA RUANG UDARA DIATAS LAUT TERITORIAL, PERAIRAN NUSANTARA DAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA YA

  • ~ Tanggal Penetapan : 25 / Februari / 1983
  • Undang-Undang - Nomor 19 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 18 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 16 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 15 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 14 Tahun 1982
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 13 Tahun 1982
  • Tentang EMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 20 / Agustus / 1982
  • Undang-Undang - Nomor 12 Tahun 1980
  • Tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 26 / Desember / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 11 Tahun 1980
  • Tentang TINDAK PIDANA SUAP HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA

  • ~ Tanggal Penetapan : 27 / Oktober / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 09 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 08 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 1980
  • Undang-Undang - Nomor 07 Tahun 1980
  • Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG

  • ~ Tanggal Penetapan : 29 / Juli / 1980


Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Selanjutnya